TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, merespons munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.

Cucun menilai, usulan yang berasal dari DPRD Jawa Barat tersebut masih sebatas wacana dan berpotensi memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Justru, menurut Cucun, pemerintah daerah sebaiknya lebih memprioritaskan pembangunan dibanding memperdebatkan perubahan nama provinsi. 

Dia juga mengingatkan agar setiap usulan yang menyangkut kepentingan publik disertai penjelasan yang komprehensif mengenai tujuan dan manfaatnya.

"Ya itu kan wacana usulan dari teman-teman DPRD Jawa Barat. Itu kan pasti akan terjadi pro-kontra. Itu dilempar ke publik sekarang menjadi polemik. Saya berharap justru lebih fokus ke kerja, kerja membangun daerah," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Wakil Ketua Umum PKB itu menegaskan, jika memang terdapat tujuan tertentu di balik usulan perubahan nama tersebut, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Saya berharap justru lebih fokus ke kerjalah ya, ke kerja membangun daerah. Jangan sampai hal-hal yang terkait tadi, kalau misalkan punya tujuan-tujuan tertentu merubah nama provinsi ini, publikasinya harus jelas. Tapi untuk sampai saat ini, itu kan baru hanya wacana dilempar dari teman-teman DPRD di Komisi A-nya itu," ucapnya.

Baca juga: Soal Wacana Perubahan Nama Provinsi Jabar, Ahmad Najib: Aspirasi Masyarakat Harus Dihormati

Cucun juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai latar belakang dan tujuan usulan tersebut. 

Sehingga publik dapat memahami substansi dari wacana yang berkembang, bukan sekadar terjebak dalam polemik.

"Ke publiknya kan harus edukasi. Tujuan dan segala macamnya apa nanti biar publik paham," ucapnya.

Lebih lanjut, Cucun menilai perhatian pemerintah daerah semestinya lebih diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di masing-masing wilayah.

"Kalau menurut saya sih justru lebih fokus bagaimana pembangunan di setiap provinsi itu," tandasnya.

Dilansir Tribun Jabar, Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan kembali mencuat, setelah sempat dibahas pada 2013, 2015 dan 2020. 

Komunitas pengkaji pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari akademisi, budayawan dan sejarawan Sunda, melakukan audiensi bersama Komisi 1 DPRD Jabar, di Ruang Komisi 1, Kamis (2/7/2026). 

Dalam audiensi tersebut, setiap perwakilan dari Komunitas pengkaji pergantian nama bergantian menyampaikan pendapatnya, soal latar belakang dan urgensi pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang sudah diusulkan sejak lama.  

Salah satu tim pengkaji pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang juga Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia mengatakan, perjuangan mengganti nama Provinsi merupakan upaya menjaga identitas Sunda yang dinilai terus menyusut dan terancam hilang.

Ganjar mengatakan, usulan perubahan nama bukan didorong momentum politik tertentu, tapi bagian dari perjuangan panjang yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun.

"Saya kira nggak ada soal momentum. Ini mah soal maraton perjuangan aja. Apalagi sekarang DPRD memberikan respons yang bagus," ujar Ganjar usai audiensi.

Ganjar menilai, nama Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang jauh lebih besar dibanding sekadar penamaan administratif.

Namun, istilah Sunda kini semakin terpinggirkan karena pendekatan administrasi yang membuat wilayah-wilayah bersejarah Sunda terpecah menjadi sejumlah daerah.

"Kalau saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen, karena Sunda itu sangat besar secara geologis. Ada Sunda Besar, Sunda Kecil, yang kemudian secara administratif menjadi tidak ada. Sekarang hanya jadi Jawa Barat saja," ucapnya. 

Ganjar menyebut, wilayah Tatar Sunda pada masa lalu mencakup kawasan yang jauh lebih luas, mulai dari Banten hingga Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Bahkan Jakarta pernah menjadi bagian wilayah administratif Sunda sebelum berdiri sebagai daerah tersendiri.

"Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda. Dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali bagian dari Jawa Tengah," katanya.

Menurut Ganjar, kekhawatiran bahwa perubahan nama akan memicu daerah lain memisahkan diri bukanlah persoalan utama.