Laporan Wartawan Tribun Gayo Asnawi Luwi|Aceh Tenggara

TribunGayo.com, KUTACANE - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (DPMK) Kabupaten Aceh Tenggara, Zahrul Akmal SSTP MM mengatakan, Aceh Tenggara tertinggi pembayaran pajak Dana Desa (DD) di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subulussalam meliputi Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam.

"Alhamdulillah. Ini merupakan reward bagi kira di Kabupaten Aceh Tenggara karena mampu mendokrak pajak dana desa di KPP Pratama Subulussalam tersebut," ujarnya kepada Tribungayo.com, Kamis (9/7/2026).

"Untuk itu, mari terus kita membayar pajak dana desa demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya di Negeri Alas Metuah ini," kata Zahrul Akmal SSTP MM.

Terkait hal itu, Ketua Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara, Dahrinsyah memberikan apresiasi kepada Bupati Agara M Salim Fakhry SE MM beserta Kepala DPMK Aceh Tenggara Zahrul Akmal.

"Ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Aceh Tenggara dalam mendokrak pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam pembayaran pajak dari dana desa menuju ke arah perbaikan yang lebih baik kedepannya," ujarnya.

"Akan tetapi kita juga berharap kepada Bupati Agara agar tidak hanya saja fokus dalam peningkatan pajak dari dana desa. Tapi, juga mendokrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor lainnya," sebutnya. 

Misalnya pajak Galian C pada proyek APBN, APBA, APBK, retribusi pada cok harian (CH) sampah di Pekan atau Pasar-pasar Tradisional.

Selanjutnya, pada pengelolaan parkir baik di Pekan-Pekan atau Pasar di Lawe Sigala -gala dan Lawe Desky Kecamatan Babul Makmur.

"Selain itu juga pajak kios atau lapak-lapak pedagang di lokasi milik Pemkab Agara," katanya. 

Selama ini, potensi pajak cukup tinggi di Aceh Tenggara. Namun, tidak sepenuhnya tersentuh dan terindikasi adanya  "kebocoran".

"Untuk itu, Barisan Sepuluh Pemuda Agara Dahrinsyah meminta kepada DPRK Aceh Tenggara untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada dinas-dinas terkait tentang potensi PAD dan realisasi di lapangan," katanya.

"Bukan hanya itu, kita mau sistem pembayaran PAD dan pengelolaan pasar sudah sistem online guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pajak," ungkap Dahrinsyah.(*)

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Optimalkan Distribusi BBM di Aceh, Tingkatkan Bio Solar hingga 10 Persen