Laporan Wartawan TribunJatim.com, Imam Nawawi
TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG – Dampak fenomena iklim El Nino yang memicu kemarau panjang di tanah air mulai diantisipasi serius di tingkat daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, memetakan sebanyak 19 desa bakal terancam mengalami krisis air bersih parah saat memasuki puncak musim kemarau tahun ini.
Berdasarkan hasil asesmen terbaru, belasan desa rawan kekeringan tersebut berada di bawah naungan enam wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Gucialit, Ranuyoso, Padang, Klakah, Kedungjajang, dan Senduro.
Baca juga: 3 Orang Komplotan Pencuri Sapi di Lumajang Ditangkap, 1 Masih Buron Simpan Senpi Rakitan
Keenam kawasan ini kini resmi berstatus zona prioritas penanganan bencana.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Lumajang, Isnugroho, mengungkapkan bahwa dari pemetaan tersebut, kawasan lereng Kecamatan Gucialit menempati porsi perhatian paling utama dari petugas.
"Kecamatan Gucialit menjadi perhatian utama kami. Sebab, berdasarkan pengalaman empiris pada musim kemarau tahun-tahun sebelumnya, wilayah ini selalu menjadi daerah dengan kebutuhan droping air bersih paling tinggi," kata Isnugroho saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).
Guna memastikan penanganan tidak salah sasaran, Isnugroho menyebut jajarannya saat ini terus melakukan pembaruan manifes data di lapangan.
Data berkala ini nantinya akan menjadi landasan kuat untuk menentukan kuota distribusi logistik air di setiap rukun tetangga.
Di sisi lain, langkah mitigasi fisik juga berjalan linear. BPBD mulai turun melakukan verifikasi faktual terhadap debit mata air alami serta infrastruktur penunjang yang ada di desa-desa tersebut.
"Kami memetakan sumber air alternatif yang sekiranya masih berfungsi optimal. Seperti program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sumur-sumur bor, maupun mata air pegunungan yang hingga hari ini dilaporkan masih mampu memenuhi kebutuhan domestik warga," ulasnya.
Selain mengandalkan infrastruktur mandiri, BPBD Lumajang memastikan seluruh armada truk tangki air bersih dalam kondisi prima dan siap dimobilisasi kapan saja jika situasi di lapangan mulai menunjukkan indikasi darurat air.
Isnugroho menilai keberhasilan penanganan karhutla dan kekeringan tidak bisa berjalan timpang jika hanya mengandalkan intervensi pemerintah semata.
Sinergitas warga dan aparatur lingkungan sangat dinantikan untuk memangkas birokrasi pelaporan.
"Warga yang daerahnya mulai kesusahan air bisa langsung melapor secara berjenjang. Bisa ke kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, atau langsung mengontak panggilan darurat BPBD. Begitu info masuk, tim reaksi cepat segera kami terjunkan untuk melakukan asesmen penanganan," papar Isnugroho.
Di akhir penjelasannya, ia mengingatkan esensi utama dari mitigasi bencana ini adalah pembentukan budaya sadar lingkungan di tengah masyarakat, salah satunya dengan menekan pemborosan penggunaan air harian.
"Keberhasilan penanggulangan bencana sesungguhnya bukan diukur dari seberapa banyak tangki air yang berhasil kami distribusikan ke desa-desa. Tetapi, parameternya adalah ketika masyarakat tetap bisa memperoleh air bersih secara mandiri dan tidak terjadi musibah kebakaran akibat kelalaian di musim kering. Itulah tujuan utama dari seluruh rangkaian mitigasi ini," pungkasnya.
