TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik, bahkan hingga mendapat sorotan dari media internasional di tengah bergulirnya penyelidikan dugaan korupsi.
Dilansir Al Jazeera, perkara tersebut disebut berkembang menjadi salah satu dugaan skandal korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Sorotan serupa datang dari South China Morning Post (SCMP) yang menilai penyelidikan kini semakin meluas dan tidak lagi hanya mengarah kepada pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Media tersebut juga menyoroti keterlibatan pihak lain dalam proses penyelidikan, termasuk anggota aktif kepolisian serta seorang perwira militer.
Di sisi lain, implementasi program MBG turut menuai kritik karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dalam pelaksanaannya.
Program itu juga mendapat perhatian setelah muncul ribuan kasus keracunan makanan, disertai berbagai persoalan terkait tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran.
Baca juga: Nanik Datangi KPK, Terkuak Dadan Hindayana Tak Gubris Kajian Tata Kelola MBG, Korupsi MBG Terbongkar
Sejak resmi diluncurkan pada Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan unggulan yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting pada anak sekaligus meningkatkan konsentrasi belajar para siswa di berbagai daerah.
Selain itu, MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah membangun hampir 28.000 dapur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Setiap dapur dirancang memiliki kapasitas memproduksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari sebelum didistribusikan kepada pelajar dan masyarakat penerima manfaat.
Berdasarkan data Bank Dunia yang dikutip Al Jazeera, prevalensi stunting di Indonesia tercatat mengalami penurunan hingga sekitar 20 persen dalam kurun satu dekade terakhir.
Meski menunjukkan tren yang membaik, angka tersebut dinilai masih cukup tinggi dibandingkan target yang ingin dicapai pemerintah.
Kondisi itu terutama masih terlihat di sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia yang hingga kini menghadapi tantangan besar dalam menekan angka stunting.
Di tengah berbagai capaian dan tantangan tersebut, pelaksanaan Program MBG kini menjadi perhatian luas karena dihadapkan pada upaya perbaikan tata kelola sekaligus penyelidikan dugaan korupsi yang terus berkembang.
Kasus dugaan korupsi mencuat setelah aparat menangkap Kepala Badan Gizi Nasional beserta dua wakilnya pada awal Juni 2026.
Menurut Al Jazeera, ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pengadaan senilai sekitar 56 juta dolar AS.
Seiring berjalannya penyelidikan, cakupan perkara terus berkembang.
SCMP melaporkan penyidik kini mendalami dugaan keterlibatan aparat setelah sejumlah yayasan pengelola dapur MBG disebut memiliki keterkaitan dengan unsur kepolisian dan militer, mengutip temuan lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Dalam perkembangan terbaru, aparat menyelidiki sedikitnya tujuh orang, termasuk seorang anggota aktif kepolisian dan seorang perwira militer yang diduga terkait proses pengadaan dalam program tersebut.
Besarnya nilai anggaran membuat dugaan penyimpangan dalam program ini menjadi perhatian publik.
Pada tahun pertama pelaksanaannya, pemerintah menggelontorkan sekitar 2,8 miliar dolar AS untuk memulai program.
Sementara pada 2026, anggaran MBG semula direncanakan mencapai 18,4 miliar dolar AS, sebelum akhirnya dipangkas menjadi 14,7 miliar dolar AS.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, mengatakan dugaan korupsi dalam MBG merupakan salah satu persoalan tata kelola paling serius yang dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, besarnya anggaran serta pelaksanaan program yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia menciptakan banyak titik rawan kebocoran.
Semakin panjang rantai distribusi, pengadaan, dan pelaksanaan di lapangan, semakin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Sasmita menilai persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan dugaan korupsi, tetapi juga efektivitas tata kelola program sosial berskala nasional.
Baca juga: Nanik S. Deyang Menghilang di KPK, SPPG Demo Dukung MBG di Surabaya, Kelimpungan Tak Ada Insentif
Selain dugaan korupsi, pelaksanaan MBG juga dikritik karena dinilai belum menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Al Jazeera melaporkan lebih dari 18.000 dapur program berada di Pulau Jawa, wilayah dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi dibanding sebagian daerah lain di Indonesia.
Sebaliknya, Papua yang memiliki beberapa provinsi dengan angka stunting tertinggi hanya memiliki sekitar 270 dapur, jumlah yang hampir sama dengan Bali yang justru memiliki tingkat stunting terendah.
Kondisi tersebut memunculkan kritik mengenai prioritas distribusi program.
Anggota Indonesian Mothers Alliance, Annette Mau, menilai anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar mengalami kerawanan pangan.
"Mengapa uang publik digunakan untuk memberi makan anak-anak dari keluarga mampu, sementara masih banyak anak yang menghadapi ketidakamanan pangan?" ujarnya kepada Al Jazeera.
Menurutnya, persoalan terbesar MBG bukan hanya terletak pada pelaksanaannya, tetapi juga pada desain kebijakan program.
Kritik serupa juga muncul terkait kelompok penerima manfaat.
Program MBG diberikan kepada seluruh pelajar hingga tingkat SMA, padahal berbagai penelitian menunjukkan upaya pencegahan stunting paling efektif difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Data pemerintah menunjukkan kelompok ibu hamil dan balita hanya mencakup sekitar 5 persen dari total 25,78 juta penerima manfaat sepanjang Januari hingga September 2025.
Pelaksanaan MBG juga dibayangi persoalan keamanan pangan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sekitar 33.000 kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program tersebut hingga April 2026.
Kasus-kasus tersebut memperkuat kritik terhadap kesiapan infrastruktur dan sistem pengawasan kualitas makanan dalam program berskala nasional itu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat hampir 7.000 dapur yang beroperasi melebihi kebutuhan.
Menurutnya, insentif bagi dapur-dapur tambahan tersebut menghabiskan sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
Ia juga menduga terdapat praktik jual beli izin operasional yang menyebabkan jumlah dapur berkembang melampaui kebutuhan riil.
Model pelaksanaan MBG juga menjadi perhatian para pengamat.
Alih-alih memanfaatkan kantin sekolah yang sudah tersedia, pemerintah membangun ribuan dapur baru yang dikelola yayasan.
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Vid Adrison, menilai pemerintah sebenarnya dapat menghemat anggaran dengan mengoptimalkan fasilitas yang telah ada.
Menurutnya, hampir setiap sekolah telah memiliki kantin yang memahami kebutuhan dan preferensi makanan para siswa sehingga pembangunan dapur baru dalam jumlah besar dinilai belum tentu menjadi pilihan paling efisien.
Di tengah berbagai kritik, pemerintah mulai melakukan sejumlah penyesuaian terhadap pelaksanaan MBG.
Presiden Prabowo menginstruksikan agar penggunaan anggaran dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Pemerintah kemudian memangkas anggaran MBG tahun 2026 dari 18,4 miliar dolar AS menjadi 14,7 miliar dolar AS.
Selain itu, Badan Gizi Nasional menyiapkan skema baru yang lebih memprioritaskan ibu hamil, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah juga tengah mengevaluasi sistem insentif bagi pengelola dapur, meski rincian perubahan kebijakan tersebut belum diumumkan.
Meski menghadapi kritik dan menjadi sorotan media internasional, Presiden Prabowo menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas pemerintah.
Prabowo mengatakan manfaat program tersebut dapat dirasakan langsung oleh petani, nelayan, serta anak-anak.
"Silakan tanya petani, nelayan, dan anak-anak. Apakah program ini diperlukan atau tidak?," kata Prabowo.
Ia menegaskan persoalan kelaparan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
"Kalau perut orang lapar tidak segera diisi, mereka bisa meninggal," ujar Prabowo.
(TribunTrends/Tribunnews/Andari Wulan)
