SURYA.co.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan dirinya membatalkan rencana perjalanan ke New York, Amerika Serikat (AS), setelah surat perjalanan dinas yang memuat daftar delegasi kunjungan kerja menjadi sorotan publik di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Dody saat meninjau Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang sebelumnya sempat diperbaiki secara swadaya oleh warga.
Keputusan membatalkan perjalanan ke Amerika Serikat itu muncul di tengah polemik beredarnya dokumen administrasi perjalanan dinas yang turut mencantumkan nama anggota keluarganya.
"Batal-batal. Kalau ke Amerika batal," kata Dody kepada wartawan usai meninjau Jembatan Enang-Enang, Bener Meriah, Aceh, dikutip Rabu (8/7/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Dody mengatakan dirinya lebih memilih menjalankan agenda kerja di dalam negeri daripada melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.
Menurutnya, kunjungan ke Aceh menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kondisi infrastruktur yang membutuhkan perhatian pemerintah.
"Saya lebih memilih ke Enang-Enang (di Aceh)," jelas Dody.
Ia juga mengaku bukan kali pertama berkunjung ke Amerika Serikat sehingga tidak mempermasalahkan pembatalan agenda tersebut.
"Saya sudah beberapa kali ke Amerika Serikat," ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa dirinya memprioritaskan peninjauan lapangan di Indonesia dibanding menghadiri agenda yang sebelumnya direncanakan berlangsung di New York.
Baca juga: Profil Dody Hanggodo, Menteri PU yang Sorotan Usai Dokumen Kunker ke New York Bareng Keluarga Bocor
Sebelumnya, nama Menteri PU Dody Hanggodo menjadi perbincangan setelah beredarnya dokumen daftar delegasi kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat.
Dokumen yang viral tersebut merupakan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor: HL04/T/Sj/2026/81 tertanggal 29 Juni 2026. Surat itu pertama kali ramai diperbincangkan setelah diunggah oleh salah satu akun TikTok.
Dalam dokumen tersebut tercantum nama istri Dody, Irma Hermawati, dan putrinya, Aurellia Tsabitha Meidirama, sebagai bagian dari rombongan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung pada 13–19 Juli 2026.
Publik kemudian mempertanyakan alasan pencantuman anggota keluarga dalam dokumen tersebut.
Perhatian warganet juga tertuju pada penggunaan paspor diplomatik oleh sang istri, sementara putrinya menggunakan paspor biasa.
Spekulasi semakin berkembang karena jadwal kunjungan itu bertepatan dengan penyelenggaraan Final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, yang lokasinya berdekatan dengan New York.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan bahwa surat yang beredar hanyalah dokumen administrasi untuk memenuhi persyaratan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
Menurut Apri, dokumen tersebut bukan persetujuan perjalanan dinas dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa negara membiayai keberangkatan anggota keluarga.
"Yang perlu kami tegaskan adalah tidak ada penggunaan APBN untuk pembiayaan anggota keluarga ataupun kepentingan pribadi. Apabila nantinya terdapat anggota keluarga yang mendampingi, seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi," tegas Apri dalam keterangan tertulis.
Ia juga menegaskan bahwa rencana perjalanan Menteri PU ke New York sejak awal masih bersifat tentatif.
Apri menjelaskan, keputusan keberangkatan Menteri PU bergantung pada kebutuhan penanganan berbagai pekerjaan strategis di dalam negeri.
Beberapa agenda yang menjadi prioritas antara lain penanganan pascabencana, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino.
Selain itu, pencantuman nama anggota keluarga dalam dokumen administrasi disebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari persyaratan pengurusan visa.
Menurut Kementerian PU, keberadaan nama anggota keluarga dalam surat tersebut tidak berarti mereka dipastikan ikut dalam perjalanan ataupun menggunakan anggaran negara.
Di sisi lain, kementerian juga tengah melakukan penelusuran terkait kebocoran dokumen internal yang kemudian beredar luas di media sosial.
Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap tata kelola dokumen kedinasan, penindakan akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
Kementerian PU juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan informasi yang beredar tanpa melihat penjelasan resmi secara utuh.
Pemerintah menegaskan seluruh penggunaan anggaran negara dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembatalan perjalanan Dody Hanggodo ke Amerika Serikat menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas negara kini semakin tinggi.
Meski Kementerian PU menegaskan dokumen yang beredar hanya bersifat administratif dan tidak menggunakan APBN untuk anggota keluarga, polemik tersebut telah memunculkan persepsi publik yang perlu dijawab secara terbuka.
Di sisi lain, keputusan Dody memilih meninjau langsung kondisi infrastruktur di Aceh dapat dipandang sebagai upaya menunjukkan bahwa prioritas kementerian saat ini berada pada penyelesaian pekerjaan di dalam negeri. Transparansi mengenai proses administrasi perjalanan dinas dan komunikasi publik yang cepat menjadi faktor penting agar polemik serupa tidak terus berkembang di ruang digital.
Dody Hanggodo merupakan wajah baru di panggung birokrasi nasional.
Sebelum dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri PU menggantikan Basuki Hadimuljono, namanya lebih dikenal di dunia korporasi.
Ia memiliki rekam jejak panjang sebagai pengusaha.
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Dody tercatat pernah menduduki posisi penting di sektor perkebunan kelapa sawit. Ia menjabat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) pada periode 2017–2018.
Selain itu, Dody juga pernah menjadi Komisaris di PT Senabangun Anekapertiwi (2019–2020), sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan PGUN.
Menariknya, PGUN merupakan entitas usaha yang dikendalikan oleh anak-anak pengusaha tersohor asal Kalimantan Selatan, Haji Isam, yakni Jony Saputra dan Liana Saputri.
Koneksi politik Dody juga terlihat dari garis keluarganya. Ia adalah ayah dari Aushaf Fajr Herdiansyah, politikus muda Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Nganjuk hasil Pilkada 2024.
