TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Rencana alih fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi kawasan Aerospace Park dan fasilitas bengkel perawatan (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) pesawat militer menuai kritik tajam.

Kebijakan tersebut dinilai melenceng jauh dari skenario dan ide dasar pembangunan awal infrastruktur kebanggaan warga Jawa Barat tersebut.

Langkah pemerintah yang menggeser fokus Kertajati menjadi tempat reparasi pesawat alutsista seperti Hercules ini juga dianggap kontras dengan momentum reaktivasi penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara Bandung yang dijadwalkan kembali bergeliat pada September 2026 mendatang.

Penerbangan komersial pesawat jet di Bandara Husein Sastranegara resmi ditutup sejak akhir Oktober 2023.

Sejak penutupan tersebut, layanan penerbangan komersial dialihkan sepenuhnya ke Bandara Internasional Kertajati.

Setelah tiga tahun, Bandara Husein dijadwalkan untuk kembali beroperasi melayani penerbangan komersial berjadwal (termasuk pesawat jet) secara penuh mulai 17 September 2026

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai alih fungsi BIJB sebagai fasilitas pertahanan justru menyimpang dari tujuan awal pembangunan bandara tersebut.

Baca juga: Reaktivasi Bandara Husein Bandung Dinilai Tak Cukup, Tiket Pesawat Jadi Penentu Minat Penumpang

"Saya kira itu sudah keluar dari ide dasar dan juga rencana awal. Itu menunjukkan pemerintah tidak punya strategi yang komprehensif," katanya, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, BIJB Kertajati sejatinya merupakan infrastruktur yang telah disiapkan untuk menjadi bandara utama di Jawa Barat dalam jangka panjang. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

"Sebenarnya dalam jangka panjang, kita bisa menggunakan Bandara Kertajati yang jauh lebih siap," ujar Acuviarta.

Ia menilai persoalan utama BIJB bukan terletak pada fasilitas bandaranya, melainkan konektivitas menuju kawasan Bandung Raya yang masih terbatas.

Selain itu, insentif bagi maskapai penerbangan juga dinilai belum cukup menarik untuk membuka lebih banyak rute.

"Problemnya semua sudah tahu, bagaimana transportasi dari bandara ke Bandung Raya masih sangat terbatas. Kemudian insentif bagi perusahaan jasa penerbangan juga menjadi persoalan," katanya.

Karena itu, ia menilai jika BIJB dialihkan menjadi bandara pertahanan yang berfokus pada kegiatan MRO pesawat Hercules, langkah tersebut justru menjauh dari skenario awal pembangunan.

"Kalau kemudian beralih fungsi sebagai bandara pertahanan, kaitannya dengan reparasi Hercules dan sebagainya, itu sudah melenceng dari skenario awal dan itu menunjukkan ketidakmampuan pemerintah," ujarnya. (*)