TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menyoroti minimnya fasilitas pendidikan tingkat SMA negeri di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.
Ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mulai merencanakan pembangunan unit sekolah baru di wilayah tersebut.
Sorotan itu disampaikan Subki usai rapat pembahasan bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Menurutnya, hingga kini warga Kamal Muara masih kesulitan mengakses SMA negeri karena lokasinya jauh dari permukiman.
"Di Kamal Muara itu tidak punya SMA negeri, sehingga anak-anak kita kesulitan mengakses sekolah saat proses PPDB. Karena itu kami minta Disdik merencanakan pembangunan unit sekolah baru," kata Subki dikutip, Jumat (10/7/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut membuat banyak lulusan SMP di Kamal Muara akhirnya memilih sekolah swasta. Bukan karena keinginan sendiri, tetapi lantaran pilihan sekolah negeri sangat terbatas.
"Kebanyakan akhirnya masuk sekolah swasta karena faktor zonasi yang jauh. Prestasi juga mungkin sulit bersaing, sehingga mereka terpaksa bersekolah di swasta," ujarnya.
Subki menilai kondisi itu menjadi beban bagi masyarakat Kamal Muara yang mayoritas berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
Menurutnya, biaya pendidikan di sekolah swasta tidak mudah dijangkau seluruh warga.
"Padahal masyarakat di sana adalah masyarakat kelas bawah. Kondisi ekonominya juga tidak bagus-bagus amat, sehingga biaya sekolah swasta tentu menjadi beban," ucapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi E mengusulkan pemanfaatan lahan Stadion Kamal Muara sebagai lokasi pembangunan sekolah baru.
Menurut Subki, lahan itu dinilai masih memungkinkan untuk digunakan bersama.
"Di sana ada lahan stadion. Tinggal dikoordinasikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Lahannya cukup besar, jadi bisa dipakai untuk stadion sekaligus dibangun sekolah," katanya.
Ia menilai kondisi Stadion Kamal Muara saat ini juga belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, menurutnya, fasilitas olahraga tersebut sudah lama tidak terawat.
"Stadionnya sekarang kurang berfungsi karena kondisinya rusak, tidak terawat, dan sulit digunakan. Daripada tidak dimanfaatkan, lebih baik dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Subki.
Selain persoalan sekolah baru, Komisi E juga menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut Subki, persoalan zonasi masih menjadi masalah utama.
"PPDB masih banyak komplain. Persoalan zonasi ini membuat ada wilayah-wilayah yang belum ter-cover sehingga anak-anak kesulitan mendapatkan sekolah," tuturnya.
Ia mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Bahkan, kata dia, masih ada siswa yang akhirnya tidak melanjutkan sekolah.
"Akibatnya ada beberapa anak kita yang putus sekolah. Ini sangat memprihatinkan. Dalam kondisi sekarang masih ada ancaman putus sekolah, tentu sangat disayangkan," katanya.
Subki berharap pembangunan SMA negeri di Kamal Muara dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Ia meminta Disdik DKI mulai memasukkan rencana tersebut dalam program pembangunan ke depan.
"Kalau memang memungkinkan, kami berharap pembangunan sekolah baru ini segera direncanakan agar anak-anak di Kamal Muara punya akses pendidikan yang lebih baik," ucapnya.
Selain pembangunan sekolah negeri, Komisi E juga mendorong agar program sekolah swasta gratis terus diperluas.
Namun, Subki mengakui usulan tersebut kemungkinan belum bisa direalisasikan pada APBD Perubahan tahun ini.
"Kalau di APBD Perubahan mungkin cukup berat karena kemampuan keuangan tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan di tahun 2027 nanti program itu bisa direncanakan," pungkasnya.
Baca juga: DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Program Bantuan Pangan Murah, Soroti Kuota dan Kendala Teknis
Baca juga: Jazuli Juwaini Sebut Indonesia Darurat LGBT: Negara Tidak Boleh Diam
Baca juga: 132 Ribu Warga Berebut 2.843 Lowongan Bantalan Sosial, Pramono: Tak Ada Titipan!
