TRIBUNJAMBI.COM – Gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang baru seumur jagung resmi runtuh.
Kali ini, pemicu utamanya bukan lagi sengketa program nuklir, melainkan perebutan kendali hukum dan perbedaan tafsir mengenai pengelolaan Selat Hormuz.
Seperti diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran sempit penghubung Teluk Persia dan Laut Arab yang menjadi urat nadi energi dunia karena dilewati seperlima pasokan minyak dan gas global setiap harinya.
Eskalasi bersenjata kembali meledak pada Senin (6/7/2026) setelah militer Iran diduga menyerang sedikitnya tiga kapal dagang.
Langkah itu diambil karena kapal-kapal tersebut nekat berlayar di luar rute resmi yang ditetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Tak tinggal diam, Pentagon langsung membalas dengan membombardir puluhan target militer di sepanjang pesisir selatan Iran.
Teheran kemudian meluncurkan serangan balasan menggunakan kawanan drone bunuh diri dan rudal ke sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah.
Puncaknya, pada Rabu (8/7/2026), Presiden AS Donald Trump menyatakan nota kesepahaman (MoU) gencatan senjata telah "berakhir", membuat pertempuran hebat terus berlanjut hingga Kamis (9/7/2026).
Para pengamat internasional menilai perang babak baru ini bersumber dari draf MoU pasca-perang sebelumnya yang menyisakan banyak ruang abu-abu.
Baca juga: Bahrain Siaga, Kuwait Cegat Rudal saat AS Gempur Puluhan Target di Iran
Baca juga: PSI Ambisi Ubah Jateng Kandang Gajah, Pengamat: Jokowi Masih Sakit Hati ke PDIP
Dalam perjanjian tersebut, Iran memang diberi mandat untuk membersihkan ranjau laut dan menjamin navigasi keamanan, namun dokumen itu tidak merinci siapa pemegang otoritas absolut pengatur rute kapal setelah perang selesai.
Peneliti senior Center for International Policy, Negar Mortazavi, menjelaskan Teheran mengklaim setiap protokol navigasi di Selat Hormuz wajib berkoordinasi dengan mereka.
Sebaliknya, Washington bersikeras selat tersebut adalah perairan internasional yang bebas dilalui tanpa restu Teheran.
Bentrokan pecah setelah beberapa kapal mengikuti jalur rekomendasi AS melalui laut Oman tanpa melapor ke Iran.
"Iran melihat itu sebagai pelanggaran langsung terhadap MoU. Selat Hormuz menjadi ujian besar pertama mengenai bagaimana kesepakatan tersebut akan ditafsirkan dan ditegakkan," ungkap Mortazavi kepada Al Jazeera.
"Kesepakatan itu adalah kerangka untuk mengelola konflik, bukan perjanjian damai yang komprehensif. Kedua pihak kini sedang menguji batas-batasnya," tambahnya.
Direktur Kebijakan National Iranian American Council (NIAC), Ryan Costello, menambahkan bahwa bagi Iran, Selat Hormuz kini bernilai jauh lebih strategis dibanding proyek nuklir mereka.
Selain potensi cuan miliaran dolar dari jasa maritim, selat ini merupakan alat tawar pertahanan paling ampuh.
"Iran menafsirkannya sebagai hak untuk mengendalikan siapa yang boleh melintas, sementara AS berupaya mempertahankan kebebasan pelayaran internasional," kata Costello.
Baca juga: Presiden Prabowo Disarankan Melawat ke Iran Pasca Kematian Ali Khamenei
Baca juga: Sosok Etik Suryani, Bupati Sukoharjo yang Kena OTT KPK Diduga Terkait Pemerasan OPD
Sikap konfrontatif ini direstui langsung oleh Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei.
Dalam pidato perdana pasca-menggantikan mendiang Ayatollah Ali Khamenei, ia menegaskan bahwa mempertahankan kendali mutlak atas Selat Hormuz adalah harga mati bagi kedaulatan Iran.
Di pihak lain, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menolak mentah-mentah klaim kekuasaan Iran.
CENTCOM menegaskan bahwa sejak awal Mei, armada tempur mereka telah mengawal lebih dari 800 kapal komersial melintasi selat dengan aman, termasuk mengamankan pasokan 380 juta barel minyak mentah dunia.
Imbas hantaman perang di hari ke-120 ini, BBC melaporkan jalur perdagangan internasional langsung lumpuh.
Data intelijen maritim Kpler menunjukkan volume lalu lintas pelayaran melorot tajam; hanya 23 kapal tanker yang berani melintas pada hari Rabu, anjlok drastis dari pekan sebelumnya yang mencapai 47 kapal.
Angka ini terjun bebas dibanding masa normal yang menyentuh rata-rata 138 kapal per hari menurut data Joint Maritime Information Center (JMIC).
Meskipun situasi mematikan ini mengancam pasokan energi dunia dan memicu lonjakan harga BBM, para analis menilai kedua negara sebenarnya masih ragu untuk memicu perang terbuka jangka panjang.
Iran masih tercekik inflasi tinggi akibat embargo ekonomi global, sementara Donald Trump dibayangi risiko inflasi bensin domestik di AS—yang sempat menembus 4,5 dolar AS per galon—menjelang Pemilu paruh waktu pada November mendatang.
Baca juga: Lowongan Kerja SKK Migas Juli 2026 - Daftar Secara Online sebelum 14 Juli
Baca juga: Promo Jamtos 10 Juli 2026, Adidas hingga Kidzoona Beri Diskon Menarik
Baca juga: Harga Udang di Tanjab Barat Turun Rp5 Ribu, Dampak Musim Tenggara
Baca juga: Razia Mendadak di Lapas Muara Bulian, Cari Barang Terlarang di Blok Hunian
