TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang SMA dan SMK Negeri setelah seluruh tahapan penerimaan peserta didik selesai dilaksanakan.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Fairus, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul selama proses SPMB berlangsung, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan pada pelaksanaan tahun berikutnya.

Politisi PAN itu menyebutkan, sejumlah aspek yang akan menjadi perhatian di antaranya persoalan jaringan sistem, kuota penerimaan, hingga berbagai kendala teknis lain yang dikeluhkan masyarakat selama proses pendaftaran.

"Semuanya akan kita evaluasi setelah proses SPMB selesai. Apa saja persoalannya, apakah terkait jaringan, kuota, maupun kendala lainnya akan kita tinjau," ujar Fairus Jumat (10/7/2026).

Selain itu, Komisi V DPRD Riau juga akan mengevaluasi pelaksanaan program BOSDA bagi siswa kurang mampu yang melanjutkan pendidikan di SMA dan SMK swasta. Menurutnya, program tersebut harus tepat sasaran agar dapat membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Evaluasi dilakukan menyusul masih adanya sejumlah keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini.

Baca juga: Diterpa Isu Kecurangan SPMB, Disdik Riau Tegaskan Prosesnya Diawasi Ombudsman hingga Inspektorat

Meski secara umum pelaksanaan dinilai telah berjalan sesuai regulasi, berbagai masukan dari masyarakat tetap akan menjadi perhatian DPRD Riau.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegaskan pelaksanaan SPMB 2026 berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel.

Penegasan tersebut disampaikan setelah adanya aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamis (9/7/2026).

Dalam aksi tersebut, massa meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB. Mereka menduga adanya praktik titip-menitip serta intervensi oknum dalam proses penerimaan peserta didik baru dan mempertanyakan integritas pelaksanaan sistem tersebut.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, memastikan seluruh tahapan SPMB dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ia menegaskan proses penerimaan diawasi secara berlapis dengan melibatkan berbagai instansi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan SPMB 2026.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)