Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung tetap tumbuh positif hingga Semester I 2026. 

Baca juga: Alumni Teknokrat Sekar Kinasih Sukses Tapaki Karier di Perbankan Syariah

Penyaluran kredit perbankan mencapai Rp114,57 triliun atau tumbuh 5,35 persen secara tahunan (year on year/yoy), diikuti peningkatan penghimpunan dana masyarakat sebesar 8,77 persen.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan kondisi sektor jasa keuangan di Lampung tetap sehat, resilien, serta mampu menjalankan fungsi intermediasi di tengah dinamika ekonomi global.

"Kondisi sektor jasa keuangan Lampung hingga Semester I 2026 tetap sehat, resilien, dan mampu menjaga fungsi intermediasi. Ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Fokus kami bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan sektor jasa keuangan benar-benar hadir mendukung masyarakat, UMKM, dan pembangunan daerah," kata Otto dalam siaran pers, Jumat (10/7/2026).

Otto menjelaskan, pertumbuhan kredit ditopang oleh tiga jenis pembiayaan utama, yakni kredit modal kerja sebesar Rp54,64 triliun atau tumbuh 2,17 persen, kredit investasi Rp18,93 triliun atau naik 9 persen, serta kredit konsumsi Rp40,99 triliun atau meningkat 8,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi kualitas kredit, perbankan di Lampung juga dinilai tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,73 persen dengan nilai Rp3,13 triliun, sedangkan NPL net berada di level 1,31 persen.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp75,20 triliun atau tumbuh 8,77 persen secara tahunan. DPK tersebut terdiri atas tabungan sebesar Rp43,35 triliun, deposito Rp19,77 triliun, dan giro Rp12,08 triliun.

OJK juga mencatat pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan.

Hingga Mei 2026, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,35 triliun atau tumbuh 6,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah penerima sebanyak 73.787 debitur.

Penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah, disusul Lampung Timur dan Lampung Selatan yang menjadi wilayah dengan basis ekonomi pedesaan cukup kuat.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit bank umum di Lampung mencapai Rp95,34 triliun. Sektor industri pengolahan menjadi penyerap kredit terbesar dengan nilai Rp22,47 triliun atau 23,6 persen dari total kredit.

Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp21,18 triliun atau 22,2 persen, sektor rumah tangga Rp18,52 triliun atau 19,4 persen, sektor bukan lapangan usaha lainnya Rp17,57 triliun atau 18,44 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp14,73 triliun atau 15,5 persen.

Secara wilayah, Kota Bandar Lampung masih menjadi pusat penyaluran kredit terbesar dengan nilai mencapai Rp51,31 triliun atau sekitar 57,86 persen dari total kredit perbankan di Lampung. 

Posisi kedua ditempati Kota Metro dengan nilai Rp9,26 triliun atau 10,43 persen.

Selain sektor perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB) juga menunjukkan pertumbuhan positif. 

Outstanding pembiayaan P2P lending mencapai Rp1,55 triliun, sementara total aset dana pensiun sebesar Rp199,05 miliar.

Di sektor pasar modal, minat masyarakat Lampung untuk berinvestasi juga terus meningkat.

Hingga Maret 2026, jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 203.565 investor dengan total nilai transaksi saham dan efek sebesar Rp3,22 triliun.

Sepanjang Semester I 2026, OJK Lampung juga melaksanakan 35 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti 8.315 peserta dari berbagai kalangan, mulai pelajar, mahasiswa, petani, perempuan, hingga pelaku UMKM.

Di bidang perlindungan konsumen, OJK memberikan 4.660 layanan kepada masyarakat serta memproses 11.620 layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), terdiri dari 7.422 layanan tatap muka dan 4.198 layanan secara daring.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Lampung turut menjalankan sejumlah program inklusi keuangan, seperti pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Perkasa di Lampung Timur, Program Bank Sampah Sekolah di lima SMA/SMK di Bandar Lampung, serta pengembangan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Ghifari Lampung Timur dan Al-Muhsin Kota Metro.

OJK optimistis kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung akan terus tumbuh sehat, inklusif, dan berkelanjutan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )