TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Program pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Batang mendapat sambutan positif dari para orang tua murid.

Kebijakan tersebut dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga, terutama di tengah tingginya kebutuhan saat memasuki tahun ajaran baru.

Yanti (36), warga Kauman, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan seragam gratis berupa seragam putih biru yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk anaknya yang baru saja diterima di SMP negeri.

"Untuk seragam olahraga, batik, dan pramuka memang masih membeli sendiri, tetapi seragam putih biru sudah diberikan gratis dari Bupati Batang. Lumayan bisa lebih menghemat pengeluaran," ujarnya.

Yanti mengatakan, bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarganya karena pada tahun ini ia harus membiayai dua anak yang sama-sama memasuki jenjang pendidikan baru, yakni SMA dan SMP.

Terlebih kebutuhan saat tahun ajaran baru biasanya cukup besar karena orang tua masih harus menyiapkan perlengkapan sekolah lainnya, seperti sepatu, tas, hingga alat tulis.

Hal senada disampaikan orang tua murid lainnya, Hartono (41), warga Kauman Kabupaten Batang.

Ia menilai program seragam gratis merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan sekaligus kondisi ekonomi masyarakat.

Tahun ini, ia mengantarkan anak keduanya masuk SMP

"Adanya seragam gratis tentu bisa mengurangi pengeluaran anggaran keluarga," ucapnya. 

Tahun ajaran baru 2026/2027 ini, Pemerintah Kabupaten Batang meluncurkan program seragam gratis untuk anak yang baru masuk kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Program tersebut sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat setiap memasuki tahun ajaran baru.

Libatkan penjahit lokal

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menggarisbawahi.

Program ini tidak semata-mata membagikan baju seragam secara cuma-cuma. 

Pelaksanaan program seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP ini wajib melibatkan penjahit, pelaku UMKM konveksi, dan pengrajin lokal di sekitar sekolah. 

Beberapa waktu lalu, Faiz menegaskan, proses pengadaan seragam ini tidak dilakukan secara terpusat maupun menggunakan ukuran standar, melainkan melalui pengukuran langsung terhadap masing-masing siswa.

Kebijakan pengukuran langsung tersebut sengaja dimasukkan dalam surat edaran bupati agar ukuran seragam benar-benar sesuai dengan kondisi masing-masing anak sekaligus membuka ruang keterlibatan bagi penjahit lokal di lingkungan sekolah.

"Saya berharap sekolah melibatkan penjahit sekitar. Karena itu saya tetapkan dalam surat edaran bahwa anak-anak harus diukur langsung dan tidak menggunakan ukuran standar seperti M, L, atau XL," kata Faiz. 

Dia menjelaskan, mekanisme pengukuran langsung secara otomatis akan memperluas distribusi pekerjaan karena proses pembuatan seragam tidak hanya dikerjakan secara monopoli oleh satu pihak, tetapi dapat melibatkan lebih banyak penjahit dan pelaku usaha konveksi di berbagai wilayah Kabupaten Batang.

Selain memastikan keterlibatan UMKM, pemerintah daerah juga menetapkan standar kualitas bahan yang digunakan dalam program seragam gratis.

Untuk kain atasan, misalnya, pemerintah merekomendasikan penggunaan bahan katun dengan kualitas tertentu agar nyaman digunakan siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Faiz menambahkan, kualitas bahan dan ketepatan waktu distribusi menjadi dua aspek yang harus diperhatikan sekolah maupun penyedia seragam dalam pelaksanaan program tersebut. 

Kepala Disdikbud Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo, menambahkan, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp 125 ribu per siswa untuk jenjang SD dan Rp 150 ribu per siswa untuk jenjang SMP setelah memperhitungkan kewajiban perpajakan.

Total anggaran program yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Batang mencapai sekitar Rp 3,7 miliar.

Disdikbud juga menegaskan tidak ada penunjukan vendor tertentu dalam pelaksanaan program tersebut.

Seluruh kewenangan pengadaan berada di masing-masing sekolah dengan tetap berpedoman pada petunjuk yang telah disampaikan melalui surat edaran.

Selain mengatur mekanisme pengadaan, Disdikbud juga mewajibkan proses pengukuran dilakukan secara langsung kepada setiap peserta didik pada saat daftar ulang atau registrasi sekolah. 

Penjahit yang ditunjuk sekolah harus hadir untuk melakukan pengukuran agar ukuran seragam sesuai dengan kondisi masing-masing siswa.

“Pengukuran harus dilakukan secara langsung dan melibatkan penjahit yang ditunjuk sekolah. Semua proses tersebut juga wajib didokumentasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan program,” jelasnya.

Simbol Kehadiran Negara dalam Menjamin Pendidikan Warga

Kebijakan Pemkab Batang yang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Retno Dwi Irianto, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Batang, mengatakan, program yang digagas oleh Bupati Batang berupa pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik.

Program ini sekaligus menjamin akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Setiap tahun ajaran baru banyak keluarga dihadapkan pada lonjakan pengeluaran untuk kebutuhan sekolah, mulai dari biaya daftar ulang, perlengkapan belajar hingga pembelian seragam.

Kondisi ini kerap menjadi beban tersendiri, terutama bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau yang memiliki lebih dari satu anak usia sekolah.

"Dengan adanya program seragam gratis, sebagian beban tersebut dapat dikurangi sehingga anggaran keluarga dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan lainnya, seperti alat tulis, transportasi, maupun kebutuhan gizi anak," katanya.

Dari sudut pandang kebijakan publik, Retno Dwi Irianto, menambahkan, langkah ini merupakan bentuk investasi sosial yang dapat meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus mencegah anak putus sekolah akibat kendala ekonomi.

Dampak kebijakan ini tidak berhenti pada aspek pendidikan semata jika proses pengadaan dan produksi seragamnya melibatkan pelaku usaha lokal, program seragam gratis dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah.

Penjahit lokal, konveksi rumahan, pengrajin bordir, hingga pedagang kain dan perlengkapan sekolah berpotensi memperoleh manfaat langsung dari perputaran anggaran program tersebut.

Efek berganda atau multiplier effect inilah yang membuat kebijakan pendidikan memiliki nilai tambah bagi sektor ekonomi masyarakat.

Retno Dwi Irianto menandaskan, bila dikelola dengan baik, ratusan hingga ribuan set seragam yang diproduksi setiap tahun dapat menjadi sumber pekerjaan bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah di Kabupaten Batang.

"Selain menjaga uang tetap berputar di daerah, kebijakan ini juga dapat memperkuat daya tahan ekonomi lokal. Meski demikian, potensi manfaat tersebut harus tetap dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Perlu dilakukan pengawasan secara berlapis oleh pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat untuk memastikan tidak terjadi praktik monopoli, penunjukan sepihak, maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program. Aspek pemerataan juga menjadi perhatian penting," paparnya.

Pelibatan pelaku usaha lokal sebaiknya dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi penjahit maupun UMKM di berbagai wilayah agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu.

Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah seragam yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan di daerah. Karena itu, keberlanjutan program menjadi faktor penting.

Apabila mampu dijaga konsistensinya dari tahun ke tahun, kebijakan seragam gratis dapat menjadi salah satu identitas keberpihakan Pemerintah Kabupaten Batang terhadap dunia pendidikan sekaligus menjadi contoh bagaimana sebuah program sosial mampu menghadirkan manfaat ekonomi secara bersamaan.

Seragam sekolah gratis pada akhirnya bukan sekadar bantuan pakaian bagi siswa baru, melainkan simbol hadirnya negara dalam menjamin pendidikan yang inklusif, meringankan beban keluarga, dan menghidupkan roda ekonomi lokal di Kabupaten Batang. (Tito Isna Utama)