Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan, sebanyak 59.561.278 peserta dilayani dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG) per 5 Juli 2026, dari jumlah sekitar 130 juta yang ditargetkan pada 2026 oleh Pemerintah.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman mengatakan di Jakarta, Sabtu, dari jumlah tersebut kelompok usia dewasa menjadi yang paling banyak diperiksa CKG, yaitu sekitar 35,7 juta orang.

Kemudian, provinsi dengan cakupan tertinggi terhadap sasaran penduduk adalah Gorontalo sebesar 39,8 persen dan terendah adalah Papua Pegunungan sebesar 0,6 persen.

"Penyakit atau faktor risiko yang paling banyak ditemukan yakni pada bayi baru lahir risiko penyakit jantung bawaan sebanyak 20,946 atau 4,3 persen; balita dan anak prasekolah gigi karies 614,427 sebanyak 23,9 persen," katanya.

Kemudian, pada anak usia sekolah dan remaja ditemukan 2,994,482 atau 40,9 persen mengalami gigi karies. Sementara itu, pada orang dewasa ditemukan 13,133,414 atau 46,5 persennya kurang aktivitas fisik. Pada lansia, sebanyak 3,211,946 atau 51,5 persen kurang aktivitas fisik.

Dari seluruh peserta tersebut, katanya, sebanyak 753.884 orang dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan rawat jalan.

"Meski capaian CKG pada tahun 2026 hingga saat ini berjalan on track, namun pelaksanaan CKG masih menghadapi berbagai tantangan," kata Aji.

Sejumlah tantangan itu antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang CKG, komitmen pemerintah daerah masih bervariasi, layanan di puskesmas belum secara masif menjangkau masyarakat yang tidak berkunjung ke puskesmas, keterbatasan sarana dan alat kesehatan, hingga kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.

"Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan melalui promosi kesehatan dan edukasi yang dilakukan secara masif dan terus menerus lewat berbagai media. serta perlunya pendampingan dengan pelibatan peran kader, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama," katanya.

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan CKG, Aji menilai perlunya perluasan pelaksanaan CKG seperti di lintas sektor, fasyankes primer selain puskesmas, TNI dan POLRI, masyarakat, tempat kerja, perguruan tinggi, mitra dan lainnya.

"Sarana, prasarana, alkes perlu dilakukan pemenuhan secara bertahap. Kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas nakes dan named dapat dilakukan melalui webinar, orientasi ataupun pelatihan melalui Plataran Sehat," ujarnya.