TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Jadwal pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon dipastikan mundur dari rencana semula.
Jika sebelumnya ditargetkan dimulai pada 13 Juli 2026, kini kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026.
Penyesuaian jadwal itu bukan tanpa alasan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memilih menunda pelaksanaan demi memastikan seluruh sarana dan prasarana sekolah benar-benar siap sehingga aman digunakan oleh para siswa.
Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektor persiapan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon yang dipimpin Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, di Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Jumat (10/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon Suratna, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait yang terlibat dalam persiapan program tersebut.
PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, Suratna mengatakan, perubahan jadwal dilakukan karena pembangunan gedung sekolah belum sepenuhnya rampung.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil risiko dengan memulai kegiatan belajar ketika fasilitas belum siap digunakan.
Baca juga: Sanksi Bagi Sekolah yang Langgar Larangan saat Pelaksanaan MPLS Ramah 2026
"Awalnya memang direncanakan 13 Juli, tetapi disesuaikan menjadi 31 Juli karena menunggu kesiapan pembangunan. Kalau dipaksakan, kami khawatir kurang aman untuk anak-anak," ujar Suratna.
Ia menjelaskan, progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon saat ini telah mencapai sekitar 80 persen.
Meski belum selesai seluruhnya, pemerintah optimistis pekerjaan dapat dituntaskan sebelum MPLS dimulai.
"Untuk bangunan sudah sekitar 80 persen. Insyaallah bisa cepat selesai," ucapnya.
Selain pembangunan gedung, Suratna memastikan tidak ada kendala berarti dalam aspek lain.
Ia menyebut, tenaga pendidik sudah dipersiapkan melalui mekanisme seleksi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan.
"Guru sudah siap. Saat ini masih dalam proses seleksi nasional. Semua sudah disiapkan oleh kementerian," jelas dia.
Sementara itu, proses optimalisasi jumlah peserta didik juga masih terus dilakukan agar seluruh kuota dapat terpenuhi.
Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon tidak hanya akan menampung siswa asal Kabupaten Cirebon, tetapi juga menerima siswa titipan dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon.
Sebanyak 270 siswa dari tiga daerah tersebut akan mengikuti kegiatan belajar di Kabupaten Cirebon selama satu tahun sebelum nantinya berpindah ke Sekolah Rakyat di daerah masing-masing.
Dengan tambahan siswa tersebut, total peserta didik yang akan mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai sekitar 540 siswa.
Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman mengatakan, Pemkab Cirebon menyambut baik hadirnya Sekolah Rakyat sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan pemerintah pusat atas perhatian kepada Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan launching Sekolah Rakyat," kata Agus.
Ia berharap program tersebut benar-benar mampu memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Dengan jumlah siswa sekitar 540 orang, mudah-mudahan program ini memberikan manfaat. Karena pendidikan adalah hak semua warga negara," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Cirebon menargetkan kegiatan belajar Sekolah Rakyat dimulai sekitar pertengahan Juli 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, saat itu mengatakan proses penjangkauan calon peserta didik telah memasuki tahap finalisasi.
Sebanyak 270 siswa angkatan pertama telah ditetapkan, terdiri atas 90 siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD), 90 siswa tingkat SMP dan 90 siswa tingkat SMA.
"Untuk Sekolah Rakyat, saat ini sedang dalam tahapan penjangkauan siswa dan sudah mendekati finalisasi. Alhamdulillah, sudah terjangkau dan akan ditetapkan sebanyak 270 siswa Sekolah Rakyat," ujar Hafidz, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum.
Calon peserta didik dijangkau langsung berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan prioritas masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok miskin dan miskin ekstrem.
"Di Sekolah Rakyat tidak dikenal istilah pendaftaran, melainkan penjangkauan. Tidak dibuka untuk umum, tetapi khusus untuk siswa-siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem," katanya.
Hafidz juga memastikan kuota awal sebanyak 270 siswa telah terpenuhi dan seluruh nama peserta sudah tercatat dalam sistem Kementerian Sosial.
Meski pembangunan gedung saat itu masih berlangsung, ia optimistis fasilitas sudah dapat digunakan untuk operasional tahap awal.
Namun, seiring evaluasi kesiapan pembangunan yang kini baru mencapai sekitar 80 persen, jadwal MPLS akhirnya disesuaikan menjadi 31 Juli 2026 demi memastikan seluruh fasilitas benar-benar siap dan aman digunakan oleh para siswa.
