TRIBUNTRENDS.COM - Kawasan Malioboro full pedestrian akan segera diwujudkan pada November 2026 mendatang.
Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mulai merancang pola baru untuk mewujudkan zona pejalan kaki penuh.
Pemda Yogyakarta akan mulai melakukan intervensi fisik dan sistem lalu lintas untuk mendukung full pedestrian Malioboro.
Sebagai bentuk usaha awal, belasan portal pembatas telah dipasang di jalan-jalan sirip Malioboro.
Dinas Pariwisata (Dispar) DIY memastikan langkah ini tidak akan mematikan denyut pariwisata melainkan mengangkat kawasan tersebut menjadi destinasi budaya premium berstandar global.
Penataan lalu lintas di kawasan Malioboro memasuki masa transisi yang terus dikawal secara ketat oleh Pemerintah Daerah DIY.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan kawasan wisata yang lebih tertata.
Baca juga: Anggaran Rp 230 Juta Dishub DIY untuk Portal Sirip Malioboro Yogyakarta, Berlakukan Full Pedestrian
Kepala Dispar DIY, Imam Pratinadi, menjelaskan bahwa dari perspektif pariwisata, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.
"Akses ke Malioboro tetap terbuka penuh bagi wisatawan. Yang kami ubah hanyalah cara menuju ke sana, agar kawasan ini jauh lebih aman dan nyaman untuk dinikmati," ujar Imam, Sabtu (11/7/2026).
Seiring diterapkannya portal oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Dispar DIY berupaya meminimalkan potensi kebingungan wisatawan dengan memperkuat penyediaan informasi sejak sebelum mereka tiba di kawasan pusat Kota Yogyakarta.
Upaya tersebut difokuskan agar setiap pengunjung telah memahami jalur akses, pilihan transportasi, hingga titik pemberhentian yang tersedia sebelum memasuki kawasan Malioboro.
"Ada beberapa langkah konkret yang sedang kami jalankan di masa transisi ini. Pertama, kami melakukan penyebaran informasi secara masif melalui situs web pariwisata, media sosial, agen perjalanan daring, pusat informasi wisata, hingga biro perjalanan," kata Imam.
Selain memperluas penyebaran informasi, Dispar DIY juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung navigasi untuk memudahkan wisatawan selama berada di lapangan.
"Kami juga menyiapkan infrastruktur navigasi berupa papan penunjuk arah yang jelas. Jadi, wisatawan tidak akan kebingungan mencari kantong parkir, halte Trans Jogja, titik shuttle, maupun jalur khusus pejalan kaki," lanjutnya.
Tak hanya berfokus pada infrastruktur, Dispar DIY turut melibatkan pelaku industri pariwisata dalam menyosialisasikan perubahan akses kepada para wisatawan.
"Kami mewajibkan pengelola hotel dan industri pariwisata untuk memberikan pembaruan informasi akses lalu lintas kepada tamunya, baik sebelum keberangkatan maupun sesaat sebelum check-in. Di saat yang sama, kami terus memantau persepsi wisatawan di lapangan selama rekayasa lalu lintas ini berjalan agar evaluasi bisa segera kami lakukan secara real-time," tegasnya.
Kebijakan full pedestrian di kawasan Malioboro masih memunculkan sejumlah perhatian, terutama dari pelaku usaha yang mengkhawatirkan terbatasnya ketersediaan lahan parkir bagi pengunjung.
Menanggapi hal tersebut, Imam menegaskan bahwa penataan Malioboro bukan sekadar mengubah fungsi jalan, melainkan bagian dari transformasi menyeluruh terhadap sistem mobilitas di kawasan wisata tersebut.
Ia menjelaskan, pengelolaan lalu lintas beserta penyediaan kantong parkir merupakan kewenangan Dinas Perhubungan DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Sementara itu, Dinas Pariwisata DIY mengambil peran untuk memastikan seluruh perubahan tersebut terintegrasi dengan layanan dan informasi kepariwisataan.
"Tugas kami adalah merajut informasi tersebut. Kami menyambungkan hotel dan operator tur dengan skema mobilitas yang baru, serta memastikan rute shuttle dan lokasi parkir masuk dalam materi promosi wisata kami," kata Imam.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar wisatawan tetap dapat mengakses Malioboro dengan mudah meski sistem mobilitas mengalami perubahan.
Imam juga menilai, hadirnya kawasan pedestrian yang bebas dari kebisingan dan polusi kendaraan akan menciptakan pengalaman wisata yang lebih nyaman.
Kondisi tersebut diyakini mampu mendorong wisatawan untuk menghabiskan lebih banyak waktu menjelajahi kawasan dengan berjalan kaki.
Semakin lama wisatawan menikmati ruang publik, semakin besar pula peluang mereka singgah di berbagai toko maupun lapak UMKM yang berjejer di sepanjang selasar Malioboro.
Pada akhirnya, perubahan pola kunjungan itu diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan Malioboro.
Baca juga: Malioboro Yogyakarta Terapkan Full Pedestrian, Jenis Kendaraan yang Boleh Lewat, Mulai November 2026
Guna mengantisipasi munculnya informasi yang simpang siur, Dinas Pariwisata DIY (Dispar DIY) memperkuat koordinasi bersama sejumlah asosiasi pariwisata, mulai dari ASITA, PHRI, GIPI, hingga HPI.
Langkah ini dilakukan agar seluruh pelaku industri wisata memperoleh informasi yang sama terkait kebijakan terbaru, terutama mengenai pengaturan titik jemput wisatawan dan perubahan skema rute perjalanan.
Sosialisasi dengan sistem satu pintu menjadi strategi utama agar pelaksanaan di lapangan berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan kebingungan bagi wisatawan maupun pelaku usaha.
Selain mengatur arus kendaraan wisata, pemerintah juga tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang dan pelaku usaha kaki lima (PKL).
Untuk menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan, diberlakukan aturan khusus terkait waktu bongkar muat barang dagangan bagi para pedagang.
Kendaraan pengangkut logistik masih diberikan akses masuk pada malam hari, waktu dini hari, hingga batas akhir pukul 09.00 WIB.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya menjaga kenyamanan kawasan wisata.
"Kami sangat mendukung pengaturan bongkar muat oleh Dishub ini. Dengan begitu, ekonomi pedagang tetap bisa jalan, tapi di jam operasional wisata, ruang pejalan kaki betul-betul steril," jelasnya.
Dengan pengaturan yang lebih terkoordinasi, pemerintah berharap aktivitas wisata tetap berjalan lancar tanpa mengganggu ruang publik yang digunakan pengunjung.
(TribunTrends/Ninda)
