TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Permintaan itu disampaikan setelah pihaknya menemukan masih ada anak berusia 17 tahun di Jakarta yang belum pernah mengenyam pendidikan.
Temuan tersebut diperoleh dari berbagai laporan masyarakat yang masuk ke posko pengaduan SPMB yang dibuka Kevin Wu bersama timnya untuk membantu anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
"Kami menemukan ada anak usia 17 tahun yang sampai hari ini belum pernah merasakan bangku sekolah. Ini tentu menjadi keprihatinan dan menunjukkan masih ada persoalan yang harus dibenahi dalam sistem penerimaan murid," kata Kevin dikutip Sabtu (11/7/2026).
Menurut Kevin, banyak warga mengeluhkan rumitnya prosedur SPMB. Berbagai tahapan yang harus dilalui dinilai menyulitkan masyarakat sehingga tidak sedikit anak yang akhirnya gagal memperoleh sekolah.
"Keluhan yang kami terima hampir sama. Masyarakat merasa prosesnya terlalu rumit dan menyulitkan mereka mengikuti seluruh prosedur yang ada," ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Kevin menilai evaluasi terhadap sistem penerimaan murid tidak cukup dilakukan di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Menurut kami sistem ini perlu dikaji ulang, bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga secara nasional agar persoalan serupa tidak terus berulang," ucapnya.
Kevin menjelaskan posko pengaduan yang dibuka DPRD difokuskan untuk membantu dua kelompok, yakni anak yang sama sekali belum pernah bersekolah dan anak yang putus sekolah di tengah jenjang pendidikan.
Menurut dia, setiap laporan akan ditangani bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan agar setiap anak tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan meski menghadapi persoalan administrasi.
"Kami ingin memastikan anak-anak ini bisa kembali mendapatkan haknya untuk bersekolah. Karena itu kami duduk bersama Dinas Pendidikan mencari solusi untuk setiap kasus yang masuk," katanya.
Kevin menuturkan jumlah aduan yang diterima terus bertambah. Di wilayah Taman Sari saja, pihaknya telah menerima 19 laporan, sementara di Grogol Petamburan terdapat puluhan laporan lain yang masih dalam proses penanganan.
"Angkanya sudah puluhan dan masih terus bertambah. Karena itu posko pengaduan masih kami buka untuk menampung laporan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Kevin menilai akar persoalan SPMB bukan hanya pada mekanisme seleksi, tetapi juga terbatasnya daya tampung sekolah negeri di Jakarta.
Ia menyebut kapasitas sekolah negeri, khususnya jenjang SMP dan SMA, masih belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan sehingga banyak siswa akhirnya beralih ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.
"Yang paling mendesak adalah menambah kapasitas daya tampung. Selama kursi sekolah negeri masih terbatas, persoalan SPMB akan terus berulang dan masyarakat tetap kesulitan mendapatkan akses pendidikan," pungkas Kevin.
