Analisis spasial mampu menggambarkan secara visual bagaimana proses ketimpangan ekonomi wilayah terjadi, termasuk proses suburbanisasi dan industrialisasi sehingga intervensi kebijakan tidak lagi bersifat spasial blind atau buta terhadap lokasi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong implementasi Geographic Information System (GIS) untuk merumuskan kebijakan publik berbasis bukti data spasial, dengan berbagai variabel ekonomi ataupun sosial yang terukur dan akuntabel di era transformasi digital.

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan data itu menjadi krusial agar pengambil kebijakan dapat memetakan permasalahan wilayah secara presisi, mulai dari mitigasi ketimpangan ekonomi hingga penentuan lokasi prioritas layanan publik.

"GIS harus dimaknai sebagai peluang untuk menjembatani tensi antara aspek sosial dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan sehingga kebijakan publik mampu memanfaatkan data dan teknologi secara optimal," katanya.

Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) BRIN, Adib Ahmad Kurnia menyoroti peran analisis spasial dalam memahami dinamika ekonomi perkotaan yang kerap luput dari data statistik konvensional.

Ia menilai pemanfaatan GIS membantu pemerintah dalam memetakan perilaku ruang kegiatan ekonomi kreatif dan mengintervensi ketimpangan ekonomi wilayah secara lebih tepat sasaran.

"Analisis spasial mampu menggambarkan secara visual bagaimana proses ketimpangan ekonomi wilayah terjadi, termasuk proses suburbanisasi dan industrialisasi sehingga intervensi kebijakan tidak lagi bersifat spasial blind atau buta terhadap lokasi," ujar Adib.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, Peneliti PRKP BRIN, Rahmat Husein Andri Ansyah, memberikan perspektif internasional melalui penelitian berjudul "Site Suitability Analysis for Accessible Public Service in Urban Area Case Study: CBHC in the City of Boston" untuk pelayanan publik yang lebih aksesibel.

Dalam penelitian tersebut, penggabungan GIS dengan multi-criteria decision modeling terbukti dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berbasis bukti, tetapi juga terukur dan akuntabel.

"Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan pembangunan fasilitas publik benar-benar memberikan keadilan sosial bagi kelompok rentan yang sering tertinggal dalam pembangunan urban," kata Andri yang tengah melanjutkan studinya di McCommack Graduate School of Policy and Global Studies, University of Massachusetts Boston.