Oleh: Dr. Marah Halim, M.A., MH *)
"All roads lead to Rome" adalah pepatah klasik yang sering kita terjemahkan dengan “Banyak jalan menuju Roma”. Pepatah kiranya juga cocok untuk menggambarkan akses menuju ke wilayah tengah Aceh (Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues), “Banyak jalur menuju Negeri Antara”.
Setidaknya ada lima jalan menuju Negeri Antara, pertama dan yang paling utama adalah jalur Bireuen-Takengon (atau jalan Takengon-Bireuen). Selain yang paling utama, jalur ini adalah yang 'lansia' dan bersejarah karena dibangun di masa penjajahan.
Jalur kedua adalah jalur Kutacane Aceh Tenggara menuju Blangkejeren, Gayo Lues. Jalur ketiga adalah jalur Aceh Timur melalui Pining menuju Gayo Lues. Jalur keempat adalah melalui Nagan Raya, yakni melewati Jeuram menuju ke Takengon. Dan jalur kelima ada jalur Aceh Barat Daya (Abdya) yang juga memasuki wilayah Gayo Lues, yakni Babahrot.
Dari jalur Bireuen sendiri tersedia jalur alternatif ke wilayah Bener Meriah, yakni melewati Gunung Salak (Aceh Utara) menuju Redelong (Bener Meriah). Dari semua jalur itu, khusus ke Aceh Tengah dan Bener Meriah, hanya ruas Takengon-Bireuen-lah satu-satunya andalan karena nyaman dan aman untuk semua jenis angkutan barang dan jasa.
Baca juga: 100 Hari Menjelang Bulan "Ber-ber" 2026
Ruas lainnya banyak ditingkahi oleh tanjakan, turunan serta tikungan yang tajam sehingga amat riskan untuk kenderaan besar seperti bus, mobil tangki, dan truk panjang tonase besar.
Begitu juga dengan Gayo Lues, hanya mengandalkan ruas Kutacane Blangkejeren, ruas Takengon-Blangkejeren sifatnya secondary saja karena hanya kenderaan kecil dan sedang saja yang bisa lewat.
Bagi Aceh Tengah dan Bener Meriah, ruas Takengon-Bireuen adalah urat nadi kehidupan. Struktur ekonominya dipastikan akan mengalami "stroke" atau lumpuh jika urat nadi ini banyak "kolesterolnya".
"Kolestrol" yang dikasud berupa tanah longsor, badan jalan turun, ruas jalan putus, jembatan roboh, kayu tumbang; semuanya adalah momok bagi lebih kurang 1 juta masyarakat yang mendiami wilayah tengah ini.
Pemicu utama semua "Kolestrol" ruas Takengon-Bireuen itu hanya satu, hujan atau air. Banyak titik di ruas ini yang sistem drainase-nya buruk, sedikit saja hujan maka air akan tergenang di permukaan jalan, mengikis bahu dan tepi jalan yang lama-lama menciptakan lubang.
Diperparah lagi oleh buruknya perlakuan masyarakat atas jalan umum berupa ketidakpedulian dan pembiaran.
Meski banyak wilayah yang bisa terkoneksi oleh ruas Takengon-Bireuen, namun tingkat kepentingannya sesungguhnya tidak sama, antara kepentingan relatif dan kepentingan absolut.
Bagi kabupaten Bireuen, ruas jalan ini bersifat alternatif saja, hanya ada satu Kecamatan bergantung pada ruas ini, yakni Kecamatan Juli, itupun dengan populasi penduduk yang tidak terlalu ramai. Jika dipersentase kepentingan Bireuen mungkin 20 persen saja.
Sementara, 80 persen lebihnya adalah kepentingan tiga Kabupaten di wilayah tengah, maka ruas Takengon-Bireuen tak bisa ditawar-tawar.
Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, tingkat kepentingan yang asimetris ini perlu disadari secara mendalam oleh warga dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Ruas Takengon-Bireuen adalah otoritas Pusat, karena itu apapun yang terjadi dengan ruas itu bergantung pada respon dan reaksi Pusat.
Namun perlakuan dan perhatian Pusat itu tidak bisa secepat dan sedarurat kebutuhan masyarakat pengguna jalan, karena itulah warga dan Pemda sebagai pengguna utama jalan harus pro-aktif memberi perlakuan dan perhatian sesuai kapasitasnya.
Memperbaiki kerusakan kecil dan mencegah potensi kerusakan tentu dapat dilakukan oleh warga dan Pemda. Selama ini, diakui atau tidak, justru perlakuan warga dan Pemda yang apatis dan pasif-lah yang membuat semua ruas jalan nasional rusak sebelum waktunya.
Hampir di semua jalur menuju wilayah tengah melalui area berhutan, sehingga ilalang tumbuh subur dengan cepat. Ilalang ini sanggup menembus aspal, menyempitkan ruang jalan, serta mengganggu pandangan penguna jalan jika ketinggiannya semakin tidak terkontrol.
Tapi warga dan Pemda seperti tidak memberi perlakuan dan perhatian sama sekali. Status jalan ternyata jadi dalih untuk melempar tanggung jawab, padahal Pusat itu sekadar entitas kekuasaan yang bukan pengguna jalan, yang nyata-nyata pengguna jalan justru warga dan Pemda itu sendiri.
Bukankah setiap jengkal ruas jalan nasional itu masuk ke Kecamatan? Bukankah Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang berfungsi koordinasi terutama dalam hal pelayanan dasar seperti infrastruktur? Data keadaan jalan secara real time seharusnya dimulai dari Kecamatan.
Jika data akurat dan lengkap, maka mudah bagi Kepala Daerah untuk mengkoordinasikannya dengan otoritas Pusat yang ada di Daerah. Di era teknologi informasi saat ini, setiap titik kerusakan dan potensi kerusakan sesungguhnya bisa disajikan secara real time untuk setiap jengkal ruas jalan lengkap dengan titik koordinatnya.
Jika respon dan reaksinya lambat maka ambillah sikap dan aksi yang cepat untuk mencegah kerusakan lebih parah. Untuk kerusakan dan potensi kerusakan yang kecil seperti lubang berdiameter 50 cm tak harus menunggu BPJN untuk meperbaikinya, pun lagi posisinya di depan hunian warga yang ramai seperti kawasan pasar, ruko di pinggir jalan nasional, fasilitas publik, dan sebagainya.
Benar seperti kata pepatah di atas “all roads lead to Rome”, tapi untuk apa banyak tapi tidak bisa diandalkan untuk memenuhi supply kebutuhan dasar. Segenap warga Negeri Antara perlu menggaungkan pertanyaan reflektif, “Sampai kapan ruas Takengon-Bireuen terus ditambal sulam?”
Bukankah lebih baik “menempah” jalur baru yang serba lebih; lebih singkat, lebih aman, lebih landai, dan sebagainya. 80 tahun merdeka, tapi kita seperti enggan menempah takdir kita sendiri. Kita hanya menempuh jalur yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial dengan teknologi seadanya, bahkan mungkin ditumbali oleh darah dan air mata kakek-nenek kita yang dipaksa kerja rodi.
Takdir adalah hukum alam itu sendiri yang serba terukur dan terhitung. Takdir adalah kondisi alam wilayah tengah yang bergunung, berlembah dan berjurang, dan itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar, yang bisa “mengakalinya" sesuai kepentingan kita manusia. Kita perlu jalan dan jembatan, maka carilah akal supaya dengan kondisi alam yang seperti itu kita sukses membangun jalan dan jembatan yang tidak mudah rusak oleh takdir alamnya sendiri.
Bentangan alam itu ibarat bentangan kain sutera yang bebas kita manfaatkan untuk menempah pakaian sesuai kebutuhan kita dengan syarat tidak merusakan bentang kain itu sendiri. Kasih sayang Allah, meski takdir adalah ketetapannya, manusia diberikannya akal untuk bisa mempelajari ketetapannya itu.
Semua yang tetap dan pasti dalam alam itu bisa dipelajari manusia, maka lahirlah ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sebagainya; semuanya digunakan untuk merekayasa alam. Dengan ilmu rekayasa (engeneering) yang luar biasa berkembang saat ini, bukan hal yang mustahil rasanya kita menemukan jalur baru ke wilayah Tengah Aceh untuk menggantikan ruas Takengon-Bireuen yang ada saat ini.
Namun ketidakmustahilan secara ilmu rekayasa sering terhambat oleh kemustahilan secara politis, itupun kadang bukan karena kekuatan politik Pusat, tapi kelemahan aspirasi politik dari Daerah.
Pusat tidak punya wilayah, ia hanya punya kuasa dan dana, karena itu Daerah harus siapkan seribu cara untuk merebut, merebut hati pemegang kuasa dan dana itu.
Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat itu, merebut hati pemegang kuasa dan dana adalah keniscayaan, bukan pelanggaran yang memalukan apalagi korupsi, ianya adalah sebuah kompetisi.
*) Penulis adalah Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh dan Dosen Ilmu Hukum STIHMAT Takengon, yang berdomisili di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
