TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO - Pemerintah terus mempercepat upaya penanganan sampah di berbagai daerah melalui pembenahan regulasi dan penyederhanaan proses perizinan.

Langkah tersebut diambil guna mengatasi kendala yang selama ini menghambat pengelolaan sampah, terutama di kota-kota besar yang masih menerapkan sistem open dumping.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa penyederhanaan aturan menjadi langkah awal pemerintah agar penanganan sampah berjalan efektif.

Baca juga: Zulkifli Hasan Ajak Alumni Pesantren Tebuireng Kolaborasi Garap Program Swasembada Pangan di Desa

Menurutnya, banyaknya regulasi yang berlaku selama ini justru memperlambat penyelesaian masalah.

"Sekarang kita perbaiki dulu regulasinya, aturannya," ujar Zulhas usai menghadiri Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonosobo, Minggu (12/7/2026).

Ia menyoroti bahwa selama 11 tahun terakhir, proses penerbitan izin penanganan sampah untuk lokasi open dumping berkapasitas lebih dari 1.000 ton berjalan sangat lambat. "Selama 11 tahun cuma keluar izin dua. Satu bisa jalan, satu enggak bisa jalan," ungkapnya. Saat ini, pemerintah telah memangkas ratusan regulasi yang menghambat menjadi hanya tiga aturan.

Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan penanganan sampah di 24 dari 40 kota prioritas nasional, termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, Tangerang, Palembang, dan Medan. Target penyelesaian dilakukan secara bertahap dalam dua tahun ke depan.

"2027 Insyaallah 50 persen selesai, 2028 Insyaallah 50 persen lagi selesai," tegas Zulhas.

Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyambut baik kebijakan pusat tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi angin segar bagi daerah. Wonosobo sendiri saat ini menghasilkan sekitar 120 ton sampah setiap hari. Berbagai upaya telah dilakukan melalui bank sampah hingga TPS3R, namun persoalan budaya memilah sampah masih menjadi tantangan utama.

Kapasitas TPS3R di Wonosobo saat ini masih sekitar 5 ton per hari, sedangkan pengolahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mencapai sekitar 10 ton per hari. Afif berharap adanya bantuan alat dari pusat.

"Memang PR-nya menyangkut budaya memilah sampah yang harus terus diedukasi. Mudah-mudahan dari pusat bantu alat-alatnya. Yang mahal kan alatnya," harap Afif. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan kabupaten sekitar demi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. (ima)