TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengumumkan rencana perombakan besar-besaran Kabinet Menteri Ukraina.
Perombakan ini merupakan bagian dari strategi politik baru untuk menghadapi perang dengan Rusia, memperkuat hubungan luar negeri, serta mempercepat reformasi pemerintahan.
Pengumuman tersebut disampaikan Zelenskyy melalui akun media sosial X pada Minggu (12/7/2026).
Selain merombak kabinet, ia juga memastikan akan melakukan perubahan pada kepemimpinan lembaga penegak hukum, meski belum merinci jabatan mana yang akan terdampak.
Menurut Zelenskyy, Ukraina membutuhkan tim pemerintahan yang mampu menjalankan prioritas baru negara di tengah tantangan perang dan proses pemulihan nasional.
"Kami sedang memperbarui strategi politik negara. Setiap bidang prioritas kebijakan luar negeri akan ditangani oleh orang yang memiliki pengalaman yang substansial," ujar Zelenskyy, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah prioritas utama pemerintah ke depan meliputi penguatan hubungan dengan Amerika Serikat.
Prioritas tersebut termasuk kerja sama produksi sistem pertahanan udara Patriot dan keamanan bersama, pengembangan proyek rudal anti-balistik Eropa, percepatan aksesi Ukraina ke Uni Eropa, hingga peningkatan hubungan dengan Polandia, Hongaria, negara-negara Timur Tengah dan Teluk, China, serta berbagai organisasi internasional.
Di dalam negeri, Zelenskyy juga ingin memperkuat pertahanan di garis depan dan wilayah perbatasan, mempercepat distribusi senjata dan drone kepada militer, mempersiapkan kebutuhan menghadapi musim dingin, mempercepat reformasi perusahaan milik negara, serta menjalankan berbagai proyek rekonstruksi bersama negara-negara mitra.
Baca juga: Usai Tragedi Ledakan di Vyshneve, Zelenskyy Jatuhi Sanksi ke Pejabat Ukraina
Dalam keterangannya, Zelenskyy mengungkapkan telah berdiskusi langsung dengan Perdana Menteri Ukraina, Yuliia Svyrydenko, mengenai arah perubahan pemerintahan.
Ia menyampaikan apresiasi atas kinerja Svyrydenko selama memimpin kabinet, sekaligus menawarkan posisi baru yang dinilai penting dalam hubungan Ukraina dengan negara-negara mitra.
"Kami membahas detailnya dengan Perdana Menteri Ukraina Yuliia Svyrydenko. Kami menetapkan bahwa perubahan ini memerlukan perombakan Kabinet Menteri. Saya berterima kasih kepada Yuliia atas pekerjaannya yang jelas, mantap, dan efektif sebagai perdana menteri, atas pengabdiannya yang produktif selama bertahun-tahun dalam tim Ukraina, dan saya telah menawarkannya kesempatan untuk memimpin bidang hubungan baru dan penting dengan mitra kunci," kata Zelenskyy.
Dengan keputusan tersebut, Yuliia Svyrydenko diperkirakan akan meninggalkan jabatannya sebagai perdana menteri setelah parlemen menyetujui susunan pemerintahan baru.
Yuliia Svyrydenko sendiri mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina pada 17 Juli 2025 setelah menggantikan Denys Shmyhal.
Berdasarkan aturan di Ukraina, apabila perdana menteri mengundurkan diri, kabinet akan berstatus sebagai pemerintahan sementara hingga parlemen Ukraina atau Verkhovna Rada menyetujui kabinet baru.
Sementara itu, sumber di pemerintahan Ukraina menyebut belum ada keputusan final mengenai sosok yang akan menggantikan Yuliia Svyrydenko sebagai perdana menteri.
Sedikitnya terdapat empat nama yang sedang dipertimbangkan Presiden Zelenskyy, yaitu Ketua Dewan Eksekutif Naftogaz Serhii Koretskyi, Menteri Energi Denys Shmyhal, Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov, serta Wali Kota Kharkiv Ihor Terekhov.
Menurut sumber tersebut, Zelenskyy dijadwalkan bertemu dengan para kandidat untuk membahas arah pemerintahan baru.
Presiden Ukraina juga telah mengonfirmasi pertemuannya dengan Serhii Koretskyi.
"Saya menerima laporannya dan membahas langkah-langkah yang dibutuhkan negara kita untuk memperkuat ketahanan Ukraina dan memberikan hasil yang diharapkan di bawah strategi politik negara kita yang telah diperbarui," ujar Zelenskyy.
Ia berharap seluruh perubahan pemerintahan tersebut dapat segera memperoleh persetujuan parlemen sehingga strategi baru Ukraina dapat segera dijalankan di tengah konflik yang masih berlangsung dengan Rusia.
Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 merupakan puncak dari ketegangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak Ukraina memisahkan diri dari Uni Soviet pada 1991.
Sejak menjadi negara merdeka, hubungan antara Moskow dan Kyiv kerap mengalami pasang surut akibat perbedaan kepentingan dalam bidang politik, keamanan, dan orientasi kebijakan luar negeri.
Salah satu faktor yang memperburuk hubungan kedua negara adalah semakin dekatnya Ukraina dengan negara-negara Barat, termasuk keinginannya untuk bergabung dengan NATO.
Bagi Rusia, langkah tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis dan keamanan nasional karena dianggap memperluas pengaruh aliansi militer Barat hingga mendekati wilayah perbatasannya.
Ketegangan semakin memuncak pada 2014 setelah terjadi perubahan pemerintahan di Ukraina. Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di wilayah Donetsk dan Luhansk yang berada di bagian timur Ukraina.
Meski sejumlah perundingan damai telah diupayakan selama bertahun-tahun, berbagai kesepakatan yang dicapai belum mampu mengakhiri konflik maupun menyelesaikan akar permasalahan yang ada.
Situasi akhirnya berkembang menjadi perang terbuka ketika Rusia melancarkan invasi militer berskala besar ke Ukraina pada Februari 2022.
Pemerintah Rusia menyatakan operasi militer tersebut bertujuan melindungi warga berbahasa Rusia di Ukraina serta mencegah perluasan NATO ke kawasan yang dianggap sebagai wilayah kepentingan strategis Moskow.
Di sisi lain, Ukraina bersama Amerika Serikat dan negara-negara Barat mengecam invasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
Sejak perang pecah, Ukraina memperoleh dukungan luas dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa dalam bentuk bantuan militer, keuangan, kemanusiaan, ekonomi, serta dukungan politik dan diplomatik.
Sementara itu, Rusia menghadapi berbagai sanksi internasional yang menyasar sektor keuangan, energi, perdagangan, teknologi, hingga industri strategis.
Konflik berkepanjangan ini juga berdampak besar terhadap perekonomian dunia, mulai dari terganggunya rantai pasok energi dan pangan, meningkatnya harga komoditas global, hingga bertambahnya ketidakpastian ekonomi di berbagai negara.
Hingga saat ini, berbagai upaya diplomasi terus dilakukan oleh komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian damai. Namun, negosiasi belum menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak tetap bertahan pada tuntutan masing-masing.
Rusia masih menuntut agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO, mengakui Krimea dan sejumlah wilayah yang diklaim Moskow sebagai bagian dari Rusia, membatasi kemampuan militernya, serta memberikan jaminan perlindungan bagi warga berbahasa Rusia.
Sebaliknya, Ukraina menolak seluruh persyaratan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, serta keutuhan wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
