Pengakuan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengenai kepemilikan rumah mewah yang digeledah penyidik di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, memicu sorotan baru dari publik.
Rumah yang menjadi salah satu objek penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu kini menjadi pusat perhatian karena status kepemilikannya telah diakui secara terbuka.
Di tengah proses penyidikan yang masih berjalan, pengakuan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan pelaporan aset pejabat negara.
Pasalnya, rumah mewah tersebut disebut tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pernah disampaikan Febrie kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kondisi itu membuat publik mempertanyakan alasan aset bernilai besar tersebut tidak masuk dalam daftar kekayaan yang dilaporkan.
Sorotan semakin menguat setelah Febrie Adriansyah dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus.
Sebelumnya, tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 13 lokasi pada Rabu (8/7/2026).
Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN, PT Asabri, Krakatau Steel, hingga dugaan TPPU.
Dari seluruh lokasi yang diperiksa, rumah mewah di Sentul menjadi salah satu yang paling menyita perhatian masyarakat.
Setelah berbagai spekulasi bermunculan, Febrie akhirnya mengonfirmasi bahwa bangunan tersebut memang merupakan milik pribadinya.
"Tentang rumah Sentul itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal," ujar Febrie Adriansyah dalam konferensi pers, Jumat (10/7/2026).
Pernyataan itu sekaligus mengakhiri teka-teki mengenai pemilik rumah yang sempat menjadi objek penyelidikan aparat.
Meski demikian, pengakuan tersebut belum menghentikan pertanyaan publik terkait transparansi pelaporan aset dan sumber kepemilikan rumah tersebut.
Sejumlah pihak kini menilai proses penyidikan perlu berjalan secara terbuka agar seluruh fakta dapat terungkap secara jelas.
Perkembangan kasus ini pun masih terus menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan korupsi, TPPU, serta akuntabilitas pejabat dalam melaporkan kekayaannya.
Salah satu kejanggalan yang menjadi sorotan adalah rumah tersebut tidak tercantum dalam LHKPN periode 2025 yang dilaporkan Febrie kepada KPK pada 7 Maret 2026.
Dalam laporan kekayaannya, Febrie hanya mencantumkan lima aset berupa tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Bandung.
Aset yang dilaporkan meliputi:
Tidak adanya rumah Sentul dalam daftar tersebut memicu pertanyaan mengenai status pencatatan aset tersebut.
KPK turut memberikan penjelasan mengenai kemungkinan penyebab rumah tersebut tidak terdeteksi dalam pemeriksaan awal LHKPN.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyebut terdapat dugaan penggunaan nominee, yakni pencatatan aset atas nama pihak lain.
"Diduga yang bersangkutan menggunakan nominee yang tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak terdeteksi dalam pemeriksaan," kata Aminuddin, Jumat (10/7/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Dalam sistem pelaporan LHKPN, pejabat negara wajib melaporkan seluruh aset yang dimiliki, baik atas nama sendiri maupun pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.
Karena itu, dugaan penggunaan nominee menjadi salah satu aspek yang kini ikut mendapat perhatian dalam proses pendalaman.
Meski Febrie telah mengakui rumah tersebut sebagai miliknya, penyidik belum menghentikan proses penelusuran.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik masih melakukan penguatan data terkait status kepemilikan rumah tersebut.
Menurutnya, penyidik juga akan meminta keterangan kepada pihak PT Sentul City sebagai pengelola kawasan perumahan.
"Penyidik masih melakukan penguatan terkait hak kepemilikan rumah yang digeledah. Memang mungkin informasi yang beredar, termasuk dari konferensi pers tadi pagi, namun penyidik akan melakukan pendalaman melalui PT Sentul City," ujar Budi.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen kepemilikan sesuai dengan hasil penyidikan.
Selain menelusuri kepemilikan rumah, penyidik juga memastikan Febrie Adriansyah akan dimintai keterangan sebagai saksi.
Namun hingga kini, kepolisian belum menetapkan jadwal pemeriksaannya.
"Setelah hasil penyidikan dan gelar perkara ya," kata Budi Hermanto saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (10/7/2026).
Ia menambahkan perkembangan mengenai jadwal pemeriksaan akan disampaikan setelah penyidik menyelesaikan proses pendalaman seluruh alat bukti.
Kasus rumah di Sentul kini tidak hanya menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi dan TPPU. Perhatian publik justru mengarah pada persoalan transparansi pelaporan harta pejabat negara.
Pengakuan bahwa rumah tersebut merupakan milik pribadi, sementara aset itu tidak tercantum dalam LHKPN, menjadi titik yang memunculkan berbagai pertanyaan.
Dugaan penggunaan nominee yang disampaikan KPK juga memperlihatkan bahwa verifikasi kepemilikan aset tidak selalu sederhana ketika suatu properti tercatat atas nama pihak lain.
Di sisi lain, proses pendalaman yang masih dilakukan kepolisian menunjukkan bahwa status kepemilikan maupun keterkaitan rumah tersebut dengan perkara yang sedang disidik masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Karena itu, hasil penyidikan dan pemeriksaan resmi nantinya akan menjadi penentu untuk menjawab berbagai kejanggalan yang kini menjadi sorotan publik.
Berdasarkan data terbaru, berikut rincian lengkap aset yang dimiliki Febrie Adriansyah.
A. Tanah dan Bangunan (Total Rp14.852.820.000)
Sebagian besar kekayaan Febrie bersumber dari properti, dengan nilai terbesar berasal dari warisan.
Tanah dan bangunan seluas 638 m⊃;2;/200 m⊃;2; di Jakarta Selatan (warisan): Rp10.829.474.000.
Tanah dan bangunan seluas 220 m⊃;2;/180 m⊃;2; di Jakarta Selatan (hasil sendiri): Rp2.308.250.000.
Tanah seluas 704 m⊃;2; di Tangerang Selatan (hasil sendiri): Rp644.864.000.
Tanah seluas 652 m⊃;2; di Tangerang Selatan (hasil sendiri): Rp597.232.000.
Tanah seluas 2.301 m⊃;2; di Bandung (hasil sendiri): Rp473.000.000.
B. Alat Transportasi dan Mesin (Total Rp2.310.500.000)
Febrie memiliki empat unit kendaraan roda empat yang seluruhnya tercatat sebagai hasil sendiri.
Mobil Toyota Alphard 2.5G A/T (2021): Rp978.500.000.
Mobil Peugeot New 2008 AT (2018): Rp530.000.000.
Mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 (2020): Rp502.000.000.
Mobil Honda HR-V RU5 1.8 (2018): Rp300.000.000.
C. Harta Lainnya
Harta bergerak lainnya: Rp60.000.000.
Kas dan setara kas: Rp938.125.180.
Harta lainnya: Rp100.000.000.
Hutang: Rp0 (nihil).
