TRIBUNNEWS.COM - Iran memperingatkan negara-negara Arab di kawasan Teluk agar tidak mengizinkan wilayah maupun pangkalan militer Amerika Serikat (AS) digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran.
Teheran menegaskan bahwa fasilitas militer AS yang berada di negara-negara tersebut dapat menjadi sasaran serangan balasan jika terus digunakan dalam operasi militer Washington.
Peringatan itu disampaikan setelah militer AS kembali melancarkan gelombang serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Senin waktu setempat.
Menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), operasi tersebut dilakukan atas perintah Presiden Donald Trump dengan tujuan melemahkan kemampuan Iran menyerang kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Dalam pernyataannya, CENTCOM mengatakan serangan itu ditujukan untuk "terus melemahkan kemampuan Iran untuk menyerang pelaut sipil dan kapal komersial yang bebas melintasi Selat Hormuz".
Sebagai balasan, Iran sebelumnya meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan sejumlah fasilitas militer AS di Yordania, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman.
Kementerian Luar Negeri Iran kemudian mengecam keras serangan Washington dan menuduh negara-negara Teluk telah membiarkan wilayah mereka dijadikan basis operasi militer Amerika.
Iran juga mengingatkan bahwa negara-negara tetangganya memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk mencegah wilayah mereka dimanfaatkan sebagai tempat melancarkan agresi militer.
Baca juga: Pakar: Serangan AS Tak Akan Cukup Melemahkan Kemampuan Iran
"Negara-negara tetangga berkewajiban berdasarkan hukum internasional untuk mencegah agresor menggunakan wilayah dan fasilitas mereka untuk melakukan agresi militer terhadap Iran," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, Senin (13/7/2026).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa serangan terhadap pangkalan militer AS merupakan bentuk pembelaan diri yang sah.
"Iran tidak menyerang. Serangan terhadap pangkalan dan aset militer AS di Teluk Persia selatan merupakan pelaksanaan hak membela diri yang sah sesuai hukum internasional," tulis Baghaei melalui media sosial X.
Sementara itu, serangan udara AS dilaporkan memicu ledakan di sejumlah wilayah Iran, termasuk Sirik, Qeshm, Jask, Bushehr, Shahbandar, Mahshahr, Chabahar, Minab, hingga pangkalan udara Dezful.
Media Iran juga melaporkan seorang warga tewas dan empat lainnya terluka setelah sebuah stasiun pompa air di Mahshahr terkena serangan.
Pemerintah Iran menilai operasi militer terbaru AS telah menggagalkan berbagai upaya diplomasi yang selama beberapa bulan terakhir dilakukan untuk meredakan ketegangan.
Teheran juga menuduh Washington melanggar nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua negara pada Juni 2026.
Menurut Iran, tindakan tersebut telah memicu kembali ketidakamanan di Selat Hormuz dan mengganggu jalur perdagangan internasional.
Di sisi lain, CENTCOM menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka bagi seluruh kapal yang melintas secara sah di jalur pelayaran internasional.
"Selat Hormuz terbuka untuk semua kapal yang ingin melintasi jalur air internasional ini secara legal," demikian pernyataan CENTCOM, yang juga menegaskan pasukan AS siap menjaga kebebasan navigasi di kawasan tersebut.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Oman masih berupaya menjadi mediator antara Washington dan Teheran.
Dalam pembicaraan yang berlangsung di Muscat, Oman mengajukan rancangan pengaturan baru bagi lalu lintas kapal di Selat Hormuz melalui dua koridor pelayaran.
Berdasarkan rancangan tersebut, jalur selatan yang berada di wilayah Oman akan tetap terbuka seperti sebelum perang, sedangkan kapal yang menggunakan jalur utara di perairan Iran harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Teheran tanpa dikenai biaya.
Namun, menurut sejumlah sumber diplomatik, Iran belum memberikan persetujuan atas usulan tersebut dan masih membawanya ke Teheran untuk dibahas lebih lanjut.
Sebelumnya, Iran menutup Selat Hormuz selama perang berlangsung sebagai respons atas serangan AS dan Israel.
Jalur strategis tersebut dilalui sekitar seperlima ekspor minyak dunia sehingga setiap gangguan terhadap pelayaran di kawasan itu berpotensi memengaruhi pasokan energi dan perekonomian global.
Perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran pecah pada 28 Februari 2026 setelah Washington bersama Tel Aviv melancarkan serangan militer terhadap sejumlah fasilitas strategis di Iran.
Operasi tersebut dilakukan setelah perundingan mengenai program nuklir Iran di Jenewa gagal mencapai kesepakatan.
AS dan Israel menuding Teheran tengah mengembangkan senjata nuklir, sementara Iran membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa program nuklirnya hanya diperuntukkan bagi tujuan damai.
Ketegangan semakin memuncak ketika Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.
Posisi Khamenei kemudian digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke sejumlah wilayah Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia.
Teheran juga memperketat pengawasan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi energi dunia.
Setelah hampir 40 hari konflik berlangsung, Pakistan memfasilitasi perundingan yang menghasilkan gencatan senjata sementara yang mulai diberlakukan pada 8 April 2026.
Upaya meredakan ketegangan berlanjut dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 17 Juni 2026.
Presiden AS Donald Trump menandatangani salinan dokumen tersebut di Paris, sedangkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatanganinya di Teheran.
Qatar kemudian mengumumkan bahwa putaran lanjutan perundingan AS-Iran akan digelar setelah seluruh rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung pada 4–9 Juli 2026 selesai.
Namun, proses perdamaian kembali menghadapi hambatan ketika AS melancarkan serangan baru terhadap lebih dari 80 sasaran di Iran pada 7 Juli 2026 ketika Iran menggelar prosesi pemakaman Ali Khamenei.
Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut operasi itu sebagai respons atas dugaan serangan Iran terhadap tiga kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.
Washington juga mencabut pengecualian ekspor minyak Iran yang sebelumnya diberikan dalam kesepakatan MoU, sehingga semakin memperkeruh hubungan kedua negara.
Ketua tim negosiasi Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan dari Washington.
Presiden Donald Trump mengklaim Iran kembali menghubungi pemerintah AS untuk membuka peluang dimulainya kembali dialog antara kedua negara, namun ada kelanjutan dari klaim tersebut.
Pada 12 Juli, situasi di kawasan Teluk semakin memanas setelah Iran melaporkan sekitar 10–11 proyektil menghantam Pulau Qeshm, sementara ledakan juga terdengar di Kota Bandar Abbas.
Di sisi lain, militer AS menegaskan pasukannya telah disiagakan untuk menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz meski menghadapi apa yang disebut sebagai ancaman dari Iran.
Teheran juga mengklaim telah melancarkan serangan rudal dan drone ke sejumlah fasilitas militer AS di Yordania, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Oman.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
