Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ahmad Faisol
TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Seiring berakhirnya masa libur tahun ajaran baru sekolah, distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kembali berjalan.
Tetapi, di hari pertama distribusi, dua lembaga pendidikan, SMAN 1 dan MTsN, memutuskan untuk menunda penerimaan MBG karena disibukkan dengan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (13/7/2026).
Baca juga: MPLS Tetap Berjalan Meski 2 SMPN di Kota Blitar Masih Kekurangan Siswa di Tahun Ajaran 2026/2027
Asisten Lapangan SPPG Bungsang, Rengga Aditya Pratama menungkapkan, pihaknya berkoordinasi kepada pihak-pihak sekolah penerima manfaat sebelum melakukan distribusi.
Disepakati bahwa untuk siswa SMAN 1 dan MTsN Bangkalan ditunda hingga Minggu karena terbentur kegiatan MPLS.
"Untuk penerima manfaat kami masih belum normal, jadi kami distribusikan bagi sekolah yang siap saja, seperti satu sekolah SMK Pelayaran Brajaguna. Sementara untuk SMAN 1 dan MTsN minta distribusi minggu depan," ungkap Rengga kepada TribunJatim.com.
Dalam kondisi normal, SPPG Bungsang memproduksi total sebanyak 2.742 porsi MBG untuk siswa SMP/MTsN, SMA/SMK, serta 3B atau ibu hamil, ibu mengandung, dan ibu menyusui.
"Produksi menyusut hingga sejumlah 2.500 porsi MBG karena pagi tadi distribusinya hanya 415 porsi," pungkas Rengga.
Siswa Kelas VIII MTsN Bangkalan, Narendra Raka Pramana, mengaku baru mendapatkan informasi bahwa tidak ada distribusi MBG dalam seminggu ke depan saat berada di koperasi sekolah pada jam istiarhat.
"Tidak masalah, teman-teman juga tidak saling tanya, biasa saja. Saya beli camilan di kantin sekolah bareng teman-teman," singkat Narendra kepada TribunJatim.com.
Penundaan distribusi pada momen MPLS tidak terjadi secara merata di sekolah-sekolah penerima manfaat.
Seperti halnya SMAN 2 Bangkalan yang masih menerima MBG dari SPPG Kemala Bhayangkari.
"Distribusi tetap, normal sebanyak 2.792 porsi MBG. Selain SMAN 2, kami distribusikan ke SDN Kemayoran 1, TK Pembina YKK, dan PAUD Anna Husada," singkat Asisten Lapangan SPPG Kemala Bhayangakari.
Memperjelas arah kebijakan terkait sasaran penerima manfaat MBG menjadi salah satu hasil pembahasan dalam rapat tingkat menteri meski mekanisme pelaksanaannya masih disusun bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagaimana disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti ketika berada di Yogyakata pada Minggu (5/7/2026).
Namun, informasi yang bergulir di tengah masyarakat, siswa SMA dan SMP akan dicoret sebagai penerima manfaat MBG.
Sebagai upaya pemerintah memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara ekektif dan distribusi MBG lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Kepala SMAN 1 Bangkalan, Jumali mengungkapkan, penundaan distribusi MBG untuk siswa SMAN 1 bukan berkaitan kebijakan pemerintah, namun lebih kepada kesibukan selama MPLS dalam satu pekan ke depan.
Dikhawatirkan, penyaluran MBG ke seluruh siswa tidak berjalan maksimal sehingga ada kesepakatan antar sekolah dengan SPPG untuk ditunda seminggu.
"Bukan dihentikan pemerintah, InsyaAllah sekolah kami tetap dapat minggu depan. Ini karena kesibukan teman-teman yang terlibat kepanitian (MPLS), ada yang mengajar, ada yang mengisi materi MPLS," ungkap Jumali.
Baca juga: MPLS di Gresik Usung Tema Piala Dunia 2026, Sekolah Datangkan Evan Dimas & Pemain Timnas Putri
Arah kebijakan tepat sasaran penerima manfaat MBG tidak lepas dari anggaran jumbo BGN yang mencapai sebesar Rp263 triliun di tahun 2026.
Mirisnya, tiga pimpinan BGN; Dadan Hindayan (eks kepala BGN), Sony Sanjaya (ekas wakil BGN), dan Lodewyk Pusung (eks wakil BGN), ditetapkan tersangka dan ditahan atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pada awal Juni 2026.
Penyesuaian anggaran BGN di tahun 2027 mulai bergulir setelah Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dari Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026), menyebut hasil perhitungan internal menunjukkan efisiensi anggaran dapat menyentuh sekitar Rp 68 triliun hingga Rp 80 triliun.
"Tetap (siswa SMA) ingin ada distribusi. Tetapi kalau pemerintah mempunyai pertimbangan sendiri harus dihentikan, ya manut saja," pungkas Jumali.
Satgas MBG Pemkab Bangkalan, Dr Bambang Budi Mustika menyatakan, sejauh ini pihak tidak bisa mengakses portal BGN setelah terjadi penangkapan oleh Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN.
Namun, catatan terakhir per 2 Juni 2026, total penerima manfaat MBG di Kabupaten Bangkalan sejumlah 297.026 orang dari total 123 SPPG yang beroperasi.
"Saya sepakat penerima manfaat MBG hanya sampai sampai anak usia SD dan 3B karena memang tumbuh kembang anak dimulai dari ibu hamil, menyusui, hingga anak SD yang membutuhkan asupan gizi maksimal," terang Dr Bambang.
"Penerima manfaat di Bangkalan tentu lebih banyak siswa SD, untuk SMP-SMA tidak begitu banyak," pungkasnya.
