Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Sebanyak 200 calon siswa Sekolah Rakyat (SR) Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (13/7/2026).
Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan menuju Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan pada akhir bulan Juli 2026.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menyebutkan cek kesehatan tersebut mencakup skrining kesehatan umum, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, hingga pengukuran tinggi serta berat badan.
Rachmat juga menegaskan bahwa pemeriksaan medis merupakan langkah preventif yang sangat krusial mengingat para siswa nantinya bakal dihadapkan pada rentetan aktivitas pendidikan reguler yang cukup padat.
"Kita perlu tahu kondisi kesehatan mereka sejak awal. Jika dalam pemeriksaan ditemukan anak yang membutuhkan perawatan intensif, mereka akan dirujuk ke rumah sakit terlebih dahulu agar saat MPLS dan pendidikan reguler dimulai, fisik mereka sudah benar-benar siap," ujar Rachmat saat ditemui di lokasi, Senin (13/7/2026).
Kemensos sengaja memberikan jeda waktu sekitar dua minggu, terhitung dari tanggal 14 hingga 31 Juli, sebagai masa perawatan khusus bagi calon siswa yang terdeteksi memiliki riwayat penyakit berisiko tinggi.
Baca juga: Gedung Belum Rampung, MPLS Sekolah Rakyat Jombang Diundur hingga Akhir Juli 2026
Selama masa pemulihan, penanganan medis akan dialihkan ke Puskesmas setempat atau RSUD Kabupaten Madiun.
Di area SR, sendiri memiliki ruang klinik yang sudah dilengkapi dengan ketersediaan obat-obatan. Untuk tahap awal operasional, tenaga medis akan mengandalkan kerja sama dengan Puskesmas terdekat sebelum nantinya menempatkan dokter dan perawat tetap.
"Selain kepala sekolah dan guru formal, para siswa juga akan didampingi oleh wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan rasio siswa," tambahnya.
Di balik matangnya persiapan medis, kuota calon siswa SR Madiun sendiri masih belum optimal. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, mengungkapkan bahwa total target yang dialokasikan Kemensos adalah 270 kursi. Masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Sedangkan jumlah pendaftar dari Kabupaten Madiun sampai saat ini masih menyentuh angka 190 anak.
Berdasarkan data Dinsos, keterisian bangku sekolah masih timpang di beberapa jenjang. Calon siswa SD baru tercatat 32 anak, sementara jenjang SMA terisi 85 anak.
Hanya jenjang SMP yang berhasil memenuhi target penuh dengan 90 siswa.
Baca juga: Berhenti Ikut MBG, SD Muhammadiyah di Trenggalek Pilih Kembali Jalankan Program Makan Siang Mandiri
"Saat ini proses pemenuhan masih terus berjalan. Prinsipnya, kuota yang disediakan Kemensos ini harus kita manfaatkan seoptimal mungkin karena ini merupakan hak bagi masyarakat yang tidak mampu," kata Supriyadi.
Untuk mengoptimalkan ruang operasional tahun pertama, SR Madiun akan menampung 90 siswa titipan dari Kabupaten Ponorogo yang terbagi rata 30 anak di tiap jenjang.
Langkah integrasi ini diambil lantaran gedung Sekolah Rakyat di wilayah Ponorogo masih dalam proses pembangunan. Jika proyek tersebut rampung, puluhan siswa tersebut segera dikembalikan ke daerah asal.
Menanggapi kepastian tanggal MPLS yang ditetapkan pada 31 Juli 2026 berbeda dengan beberapa wilayah lain yang sudah memulai per 14 Juli Supriyadi memastikan, keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi langsung dengan Kemensos yang disesuaikan dengan progres pembangunan fisik sekolah.
"Bukan mundur, melainkan kami memilih opsi alternatif terbaik. Mengingat fasilitas di Sekolah Rakyat Madiun belum sepenuhnya sempurna, hasil diskusi menyepakati tanggal 31 Juli sebagai waktu yang paling ideal untuk memulai MPLS," tutup Supriyadi.
