SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Struktur tanah di area tanggul Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), terus mengalami penurunan hingga setengah meter setiap tahunnya.
Kondisi tersebut memicu kebocoran tanggul di titik kritis P10D yang mengancam jalur transportasi vital nasional di kawasan Porong.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Perencanaan Teknik Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Arif Firmanto, saat menerima kunjungan sidak dari anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di area tanggul pada Senin (13/7/2026).
Menurut pemaparan Arif Firmanto, dari total 11 kilometer tanggul penahan lumpur, terdapat sejumlah titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat penurunan tanah yang masif.
Salah satu area paling kritis berada di titik P10D yang terletak di sisi utara dan barat pusat semburan.
"Penurunannya rata-rata untuk titik ini adalah 0,5 meter per tahun. Tapi dari 11 kilometer ini bervariasi. Memang di area tanggul yang sisi selatan relatif stabil daripada tanggul yang sisi lainnya, terutama yang di sisi barat ini," ujar Arif.
Kerawanan di titik P10D menjadi perhatian serius, karena lokasinya berdekatan langsung dengan infrastruktur vital, yakni jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong yang merupakan nadi transportasi utama di Jawa Timur.
Penurunan permukaan tanah yang konsisten ini tidak lepas dari karakteristik geologi wilayah Sidoarjo.
Arif menjelaskan bahwa Sidoarjo berada di atas daerah endapan sedimen yang menyebabkan daya dukung tanahnya tergolong sangat rendah.
Selain itu, aktivitas tektonik dari dua patahan aktif turut mempercepat amblesnya tanggul penahan lumpur tersebut. Kedua patahan tersebut adalah:
"Beban yang kami timbun itu akan berpengaruh terhadap stabilitas. Ini juga akan kami hitung kembali. Ka,o perlu lakukan hitung sampai elevasi berapa, nanti kami akan lakukan peninggian timbunan yang baru," tambah Arif.
Sebagai langkah mitigasi cepat pasca-terjadinya luberan lumpur sejak Jumat pekan lalu, PPLS saat ini tengah melakukan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat guna meninggikan tanggul sekitar satu meter di titik kebocoran.
Meski demikian, dari aspek volume semburan, Arif mencatat adanya penurunan signifikan dibanding dua dekade lalu.
Jika pada awal bencana semburan mencapai 100.000 hingga 120.000 meter kubik per detik, saat ini volume rata-rata berkisar antara 27.000 hingga 32.000 meter kubik per detik.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan pentingnya solusi jangka panjang yang konkret agar kebocoran tanggul tidak berulang dan membahayakan keselamatan warga sekitar.
"Keselamatan warga Sidoarjo harus menjadi prioritas utama penanganan lumpur Sidoarjo. Kami minta segera dicarikan solusi dan diselesaikan agar tidak berdampak pada warga," tutur Wabup Mimik.
Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengingatkan dampak ekonomi berskala nasional jika jalur transportasi Porong sampai terputus kembali akibat luberan lumpur.
"Jika tidak segera ditanggulangi, ini akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menghambat transportasi publik atau logistik. Karena ini jalan nasional, jadi tidak hanya membahayakan keselamatan, tapi juga ekonomi kita bisa terhambat," tegas politisi Gerindra tersebut.
BHS juga menyarankan agar PPLS memperbesar volume pembuangan air lumpur ke Sungai Porong, serta meminta Pemkab Sidoarjo segera merealisasikan Early Warning System (EWS) sebagai langkah evakuasi dini warga jika terjadi situasi darurat.
Penurunan tanah yang berkelanjutan di tanggul Lumpur Lapindo Sidoarjo, menuntut penanganan teknis jangka panjang serta sistem peringatan dini yang andal demi melindungi jalur logistik nasional dan keselamatan warga.
