TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meluruskan isu yang berkembang terkait Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. 

Ia menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani kerusakan akses tersebut. Namun di lapangan terjadi perbedaan pandangan antara Balai Pekerjaan Umum (PU) dan masyarakat setempat mengenai aspek keselamatan.

Tito menjelaskan, dirinya turun langsung ke lokasi pada 7-8 Juli 2026 setelah muncul isu yang menyebut masyarakat membangun jembatan sendiri karena pemerintah tidak memberikan perhatian.

Ia mengaku ingin memastikan langsung kondisi di lapangan sekaligus menjawab narasi yang berkembang di publik. 

Temuan di lapangan kata dia, narasi yang ramai diperbincangkan ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk soal jembatan dibuat sendiri oleh masyarakat.

"Ternyata tidak, persoalannya bukan begitu. Jadi bukannya narasinya saya perhatikan ada yang berbeda dengan lapangan, bahwa pemerintah seolah tidak peduli kepada jembatan yang rusak itu. Yang kedua adalah jembatan dibuat oleh masyarakat," katanya.

Hasil peninjauannya menunjukkan jembatan lama yang terbuat dari baja tersebut tidak hancur diterjang banjir bandang. Kerusakan terjadi karena tanah di salah satu sisi jembatan mengalami ambles hingga membuat konstruksi menjadi miring dan dinilai berbahaya untuk dilalui kendaraan.

Ia menjelaskan, Balai PU sebenarnya telah lebih dulu datang ke lokasi dan meminta masyarakat menggunakan jalur alternatif karena khawatir kondisi tanah yang labil dapat membahayakan pengguna jalan. 

Namun, warga memilih memperbaiki akses yang ambles lantaran jalan alternatif dinilai memutar jauh dan kondisinya juga rusak.

Sehingga kata Tito, masyarakat bukan membangun jembatan baru sebagaimana narasi yang berkembang.

"Jadi sekali lagi, bukan masyarakat membangun jembatan ini, bukan ya, jembatan ini udah jembatan lama. Aksesnya yang dibangun yang dibuat jalan tanah," ungkap dia.

Ia mengatakan pemerintah kemudian memediasi perbedaan pandangan tersebut dan menyepakati solusi agar akses masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan faktor keselamatan.

Dialog ini menyepakati bahwa jembatan lama tetap dipertahankan dengan penguatan struktur dan syarat tidak boleh dilalui truk, kemudian membangun jembatan baru di jalur alternatif.

Narasi yang berkembang di media sosial menyebut warga terpaksa membangun jembatan sendiri karena pemerintah belum melakukan penanganan terhadap akses yang rusak akibat banjir bandang.