TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Indonesia dan Australia hari ini secara resmi meluncurkan Katalis 2.0, sebuah program baru di bawah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA).

Kerja sama tersebut untuk memperkuat perdagangan dan investasi dua arah serta membantu membuka potensi ekonomi kedua negara. 

Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Thistlethwaite MP, bersama Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri, meluncurkan inisiatif tersebut didampingi oleh perwakilan pemerintah Australia dan Indonesia serta para pemimpin bisnis. 

“Indonesia merupakan salah satu mitra ekonomi terdekat Australia. Bersama-sama, kita menciptakan 
lebih banyak peluang bagi dunia usaha, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan kemakmuran bersama bagi kedua negara,” ujar Thistlethwaite dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Senin (13/7/2026).

Katalis 2.0 didanai oleh Pemerintah Australia dan dilaksanakan melalui kemitraan dengan Pemerintah 
Indonesia untuk mendukung implementasi IA-CEPA melalui kolaborasi praktis antara pemerintah, 
pelaku industri, dan berbagai lembaga ekonomi. 

“Indonesia berkomitmen untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi yang memperkuat 
daya saing industri nasional serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha Indonesia 
di pasar internasional. Kemitraan kami dengan Australia terus mendukung prioritas-prioritas nasional 
tersebut,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri. 

Melanjutkan keberhasilan fase pertama Katalis (2021–2025), program ini akan memperluas peluang 
perdagangan dan investasi, memperkuat institusi-institusi penting, serta mendorong partisipasi yang 
lebih luas dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi perempuan dan kelompok-kelompok yang 
kurang terwakili. 

“Kemitraan internasional yang kuat memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan 
jangka panjang Indonesia. Kolaborasi yang memperkuat institusi, mendorong inovasi, dan memobilisasi investasi akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh,” ujar Dr Eka Chandra Buana, Deputi Bidang Pengembangan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Baca juga: Eukaliptus: Pohon Asal Australia yang Memicu Kebakaran Dunia

Tandatangani Nota Kesepahaman Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kedutaan Besar Australia di Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama jaminan produk halal untuk mendukung dan memperlancar perdagangan produk bersertifikat halal antar kedua negara.

Penandatanganan MoU ini ditandatangani oleh Kepala BPJPH, Dr Ahmad Haikal Hasan dan Kuasa Usaha Australia, Gita Kamath di Jakarta disaksikan Matt Thistlethwaite MP.

“MoU ini menandai langkah penting dalam memperkuat kerja sama halal antara Indonesia dan Australia. Melalui pendalaman dialog teknis, peningkatan kapasitas, dan pertukaran informasi, kita dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung ekosistem halal Indonesia, serta membantu produk halal berkualitas tinggi menjangkau pasar kedua negara,” ujar Dr Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH.

Baca juga: Penguatan Ekonomi Halal, RI Bidik Perdagangan D-8 Tembus 500 Miliar Dolar AS di Tahun 2030

Indonesia adalah salah satu pasar halal terbesar di dunia dan tengah menuju penerapan sertifikasi halal wajib untuk sebagian besar produk makanan dan minuman, serta serangkaian produk konsumen lainnya dimulai dari 18 Oktober 2026. MoU ini membentuk kerangka kerja resmi untuk kerja sama dalam pertukaran informasi, dialog teknis, dan pengembangan kapasitas.

“Indonesia merupakan salah satu mitra ekonomi terdekat Australia dan pasar yang sangat penting bagi eksportir produk pangan dan pertanian Australia, khususnya daging dan produk susu,” ujar Asisten Menteri Thistlethwaite.

“MoU ini mendukung perdagangan dua arah melalui penguatan kerja sama di bidang jaminan produk halal, sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi kita di bawah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) serta Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP),” tambah Asisten Menteri Thistlethwaite.