TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Di DPRD Kaltara, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengaku telah menyiapkan langkah mengenjot pendapatan asli daerah atau PAD, hingga komitmen optimalkan vendor lokal Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara ( Kaltara ) memastikan seluruh masukan, saran, dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kaltara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah diakomodasi.

Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, usai menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, dalam rapat paripurna DPRD Kaltara kemarin, Senin (13/7/2026) sore.

Menurut Zainal Paliwang, pemerintah telah memberikan tanggapan terhadap seluruh masukan yang disampaikan masing-masing fraksi, dan akan segera menindaklanjutinya.

"Dan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi yang ada di sini, semua kita sudah akomodir, kita sudah terima dan kita lakukan langkah-langkah untuk memberikan jawaban terhadap saran fraksi sebelumnya," kata Zainal Paliwang.

Ia mengatakan, Pemprov Kaltara berkomitmen memenuhi berbagai saran maupun pendapat fraksi, sebagai bagian dari penyempurnaan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Baca juga: Buka Festival Temengang Iwan, Gubernur Zainal Paliwang Minta Generasi Muda Jadi Pewaris Budaya

"InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan memenuhi saran-saran maupun pendapat-pendapat dari fraksi-fraksi ini, guna melengkapi jawaban pada pembahasan berikutnya, untuk menyelesaikan tugas bersama DPRD dalam membuat pertanggungjawaban keuangan," ujar Zainal Paliwang

Pada kesempatan ini, Pemprov Kaltara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kaltara atas masukan yang diberikan.

Menanggapi sorotan fraksi mengenai pendapatan daerah, Pemprov Kaltara mengakui realisasi pendapatan belum optimal.

Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari penyesuaian kebijakan pemerintah pusat terkait transfer daerah, hingga kondisi ekonomi regional maupun global.

Oleh sebab itu, Pemprov Kaltara akan melakukan berbagai upaya optimalisasi melalui digitalisasi sistem pemungutan, penguatan regulasi daerah, perluasan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), penetapan target pendapatan yang lebih realistis, serta evaluasi aset daerah yang belum produktif agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara berkala dengan memperhatikan kesehatan perusahaan, kontribusi dividen terhadap PAD, dan manfaat ekonominya bagi masyarakat.

Selain itu, Pemprov Kaltara akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber-sumber PAD melalui optimalisasi aset daerah, pengembangan industri berbasis potensi unggulan, peningkatan iklim investasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, terkait realisasi belanja modal yang menjadi perhatian sejumlah fraksi, Zainal Paliwang mengakui pelaksanaannya belum optimal.

Hambatan tersebut disebabkan proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian regulasi, kesiapan dokumen teknis, kondisi lapangan, hingga penyelesaian administrasi sejumlah kegiatan strategis.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengendalian pelaksanaan, serta melakukan sinkronisasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program agar belanja daerah lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna.

Dalam kesempatan itu, Zainal Paliwang juga mengungkapkan masih banyak potensi PAD di Kaltara yang belum tergarap secara maksimal.

"Kalau realisasi pendapatan, kita masih banyak potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum tersentuh.

Karena itu melalui Bapenda kita akan menggarap potensi tersebut," kata Zainal Paliwang.

Baca juga: Zainal Paliwang Lepas 484 Jemaah Calon Haji Kaltara, Ingatkan Kesehatan dan Kekompakan

Salah satu langkah yang akan dilakukan, yakni memanggil perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan vendor dari luar daerah.

Pemprov berharap perusahaan lebih mengutamakan vendor lokal, sehingga perputaran ekonomi terjadi di Kalimantan Utara, dan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.

"InsyaAllah kita akan memanggil semua perusahaan yang menggunakan vendor luar.

Harapan kita vendor-vendor yang bekerja di Kalimantan Utara adalah vendor-vendor lokal, sehingga perputaran uang di Kalimantan Utara semakin baik.

Pajak kendaraan tidak berada di luar Kalimantan Utara, tetapi kendaraan yang disewa perusahaan menggunakan pelat KU, sehingga pendapatan daerah kita bisa semakin meningkat," pungkasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika