TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Barat menggelar rapat persiapan penyusunan Laporan Implementasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) di Hotel Maleo, Mamuju, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghasilkan laporan implementasi instrumen internasional HAM yang komprehensif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat, I Gde Sandi Gunasta.
Baca juga: Kelola Sistem Ticketing Event Kamu dengan Mudah Hanya di Tribun Booking
Baca juga: ASN dan Pelajar di Mamuju Wajib Pakai Bahasa Daerah Setiap Selasa
Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan instansi terkait dalam menyediakan data serta informasi yang valid sebagai dasar penyusunan laporan.
Menurutnya, laporan implementasi instrumen internasional HAM merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban terhadap berbagai instrumen dan konvensi internasional di bidang hak asasi manusia yang telah diratifikasi.
"Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di tingkat daerah," ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Analis Hukum Pertama Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM RI, Melva Theresia Simamora.
Dalam pemaparannya, Melva menjelaskan mekanisme penyusunan laporan, metode pengumpulan data, indikator pelaporan, hingga pentingnya koordinasi antarlembaga agar laporan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Suasana rapat berlangsung interaktif melalui sesi diskusi yang diikuti perwakilan OPD dan instansi terkait.
Peserta membahas pemetaan data, indikator yang dibutuhkan, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing instansi guna mendukung penyusunan laporan implementasi instrumen internasional HAM secara tepat waktu dan sesuai standar.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil KemenHAM Sulawesi Barat berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga kualitas penyusunan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM di Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat.
Seluruh OPD dan instansi terkait juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam penyediaan data dan informasi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil KemenHAM Sulawesi Barat dalam mendorong implementasi nilai-nilai HAM di daerah melalui penyusunan laporan yang akuntabel, komprehensif, serta sesuai dengan standar nasional maupun internasional. (*)