TRIBUNJOGJA.COM – Majlis Musyawarah Taswirul Afkar menggelar diskusi bertajuk "Menatap NU 100 Tahun ke Depan" di PP Taswirul Afkar, Bulan, Tlangu, Wonosari, Klaten, pada Ahad (12/7/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Tambakberas.

Dalam musyawarah tersebut, peserta membahas dua tema besar, yakni isu-isu publik yang berkaitan dengan pajak pesangon, perampasan aset, serta kesejahteraan guru dan dosen, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai arah dan masa depan NU dalam 100 tahun mendatang.

Ketua panitia, Zuhdi Aburrahman, mengatakan menjelang Muktamar NU perlu digelar forum-forum yang mendiskusikan berbagai persoalan publik sekaligus merumuskan imajinasi dan arah perjalanan NU pada abad berikutnya.

Diskusi diikuti sekitar 30 peserta yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, serta wilayah Yogyakarta-Solo Raya. Seluruh peserta diberi kesempatan menyampaikan pandangan sehingga berperan sebagai narasumber utama dengan beragam latar belakang keilmuan dan pengalaman.

Dalam pembahasan mengenai masa depan NU, peserta menilai arah organisasi perlu disusun dengan terlebih dahulu mengevaluasi capaian selama satu abad terakhir. Mereka sepakat cita-cita mewujudkan baldah thayyibah wa rabbun ghafur dan khaira ummah harus tetap menjadi tujuan utama, yakni membangun masyarakat yang sehat secara ekonomi, jasmani, rohani, pendidikan, maupun aspek sosial lainnya.

Baca juga: SMA Kolese De Britto Perkuat Sinergi dengan Orangtua Bentuk Karakter Siswa

Salah seorang peserta, K. Sulhani Hermawan dari Sukoharjo, menilai cita-cita tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kreativitas yang berpijak pada kebutuhan jamiyah dan kondisi lokal di masing-masing daerah.

Sementara itu, Saiful Huda Shadiq menambahkan bahwa masyarakat ideal yang dicita-citakan NU hanya dapat terwujud apabila organisasi memiliki kemandirian. Menurutnya, kemandirian tidak hanya dimaknai sebagai kemandirian ekonomi, tetapi juga dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan aspek strategis lainnya.

Ia menilai jamiyah yang mandiri akan mampu menjalankan perannya sebagai Jamiyah Diniyah Ijtimaiyah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga nahdliyin serta menjadi jangkar bagi perbaikan kehidupan kebangsaan.

Selain membahas visi jangka panjang, peserta juga menginventarisasi berbagai persoalan aktual yang dihadapi NU dan masyarakat nahdliyin. Mereka menilai masyarakat kini semakin bergerak menjadi masyarakat terbuka di tengah sistem pasar modern sehingga memunculkan tantangan baru yang perlu disikapi secara kritis.

Abi S. Nugraha, mengacu pada hasil penelitian tentang masyarakat NU, menyebut tantangan tersebut menuntut peningkatan kualitas layanan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan sebagai agenda penting dalam memasuki abad kedua NU.

Dalam aspek kelembagaan, sejumlah peserta menilai NU masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah. Di antaranya adalah hubungan organisasi yang dinilai terlalu subordinatif terhadap negara, tumpang tindih sejumlah program, belum jelasnya status sebagian aset organisasi, hingga perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, peserta juga menyoroti proses rekrutmen kepengurusan yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan rekam jejak, menurunnya otoritas kiai dan elite organisasi, serta minimnya data mengenai kondisi masyarakat basis NU.

Di sisi lain, masyarakat nahdliyin dinilai masih menghadapi dampak berbagai kebijakan politik dan ekonomi, baik dari negara maupun sektor swasta. Dalam sejumlah persoalan tersebut, sebagian peserta menilai kehadiran NU belum dirasakan secara optimal.

Meski demikian, peserta sepakat bahwa perencanaan NU menuju 100 tahun berikutnya harus mempertimbangkan berbagai capaian yang telah diraih sekaligus mengakui berbagai kemunduran yang terjadi. Nilai-nilai dasar Aswaja dinilai harus tetap menjadi jangkar organisasi, sementara implementasinya perlu terus dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman.

A. Dimyathi Ahmad menyampaikan dua langkah penting yang perlu dilakukan, yakni merekonstruksi kembali sejarah NU untuk membangun kesadaran organisasi yang berpihak pada masyarakat basis serta membangun hubungan yang koheren, bukan subordinatif, antara NU dan negara agar kepercayaan publik semakin kuat.

Pandangan serupa disampaikan Hidayatuh Thayyibah yang menilai rekonstruksi kesadaran mengenai relasi NU dengan negara, perubahan nilai, serta instrumen yang dibutuhkan organisasi menjadi agenda penting memasuki abad kedua NU.

Sementara itu, Budi Santoso dari Jawa Timur mengibaratkan NU sebagai sebuah pohon yang harus dibenahi mulai dari akar hingga daun. Menurutnya, penguatan nilai-nilai tasawuf, tarekat, dan kemandirian sebagai akar organisasi perlu menjadi prioritas karena saat ini mulai mengalami kemerosotan.

Hasil pembahasan kemudian dirumuskan oleh Tim Perumus Komisi Menatap Seratus Tahun NU yang terdiri atas Mariam Vitriati, Saiful Huda Shofiq, Machmud Nasrudin Arsyad, Luthfi Aziz, dan Ghozi Nurul Islam.

Tim menyimpulkan bahwa masyarakat NU yang terus berubah membutuhkan reaktualisasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan modern, penguatan kemandirian yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, serta penghidupan kembali khazanah pemikiran Islam pesantren sebagai fondasi masyarakat sipil. Selain itu, hubungan NU dengan negara dinilai perlu dimaknai ulang agar lebih seimbang.

Pada tataran praktis, peserta juga mendorong penguatan organisasi dan sumber daya manusia, disertai penyusunan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang sehat.

Nur Khalik Ridwan selaku pemandu Komisi Menatap Seratus Tahun NU mengatakan cita-cita membangun "masyarakat sehat" harus terus menjadi orientasi utama seluruh potensi NU agar organisasi tetap relevan bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat basisnya.

Menurutnya, apabila tujuan tersebut tidak menjadi fokus pada abad kedua NU, organisasi berpotensi semakin menjauh dari cita-cita para pendirinya serta kebutuhan warga nahdliyin.

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa arah yang jelas, relevansi NU di tengah masyarakat dikhawatirkan hanya menjadi alat kepentingan elite tertentu. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai Aswaja sekaligus memicu perpecahan di lingkungan jamiyah. (*)