TRIBUN-TIMUR.COM - Jika selama bertahun-tahun Makassar akrab dengan ancaman banjir, kini kota ini dipaksa berhadapan dengan wajah lain perubahan iklim: kekeringan. Air yang dahulu menjadi ancaman karena meluap, kini justru menjadi barang yang semakin sulit diperoleh.
Pemandangan ratusan personel TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan hingga organisasi kemasyarakatan memenuhi kawasan Anjungan MNEK Center Point of Indonesia (CPI), Selasa (14/7/2026), bukan sekadar seremoni apel kesiapsiagaan. Kehadiran mereka menandai perubahan orientasi pemerintah dalam membaca ancaman masa depan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bahkan mengenakan seragam lapangan oranye khas BPBD. Simbol itu menyampaikan pesan bahwa menghadapi perubahan iklim bukan lagi semata urusan lembaga kebencanaan, melainkan menjadi agenda utama pemerintahan.
Data BPBD Kota Makassar menunjukkan persoalan tersebut bukan ancaman yang masih jauh di depan mata. Dalam kurun 1 Juni hingga 9 Juli 2026, kekeringan telah teridentifikasi di 173 titik yang tersebar pada 27 kelurahan di enam kecamatan.
Sebanyak 50.342 jiwa kini merasakan langsung dampaknya. Mereka bukan hanya kehilangan kenyamanan, tetapi mulai menghadapi ancaman terhadap kebutuhan hidup paling mendasar: air bersih.
Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan tekanan paling besar, disusul Tallo, Tamalanrea, Manggala, Ujung Tanah, hingga Panakkukang. Angka-angka tersebut sesungguhnya menggambarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar statistik.
Kekeringan sedang memperlihatkan bahwa krisis iklim tidak lagi memilih wilayah pinggiran atau pedesaan. Kota besar pun kini rentan ketika pertumbuhan penduduk, perubahan tata ruang, dan perubahan iklim bertemu pada waktu yang bersamaan.
Karena itu, langkah BPBD yang tidak hanya mendistribusikan air bersih, tetapi juga memetakan wilayah terdampak melalui kaji cepat menjadi bagian penting dalam membangun sistem mitigasi yang berbasis data.
Namun, yang paling menarik justru muncul pada bagian akhir kegiatan tersebut.
BPBD Kota Makassar menggandeng 23 program studi dari berbagai perguruan tinggi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Mulai dari bidang kesehatan masyarakat, teknik, ilmu sosial, matematika dan ilmu pengetahuan alam, hingga pariwisata ikut dilibatkan.
Kolaborasi ini menunjukkan perubahan paradigma penting dalam penanggulangan bencana.
Selama ini, kebencanaan sering dipahami sebagai urusan aparat, relawan, atau petugas lapangan. Padahal bencana merupakan persoalan multidisiplin yang membutuhkan keterlibatan ilmu kesehatan, teknik sipil, hidrologi, geografi, komunikasi, psikologi, bahkan ilmu sosial.
Kampus tidak lagi cukup menjadi tempat menghasilkan lulusan, tetapi harus menjadi laboratorium penyelesaian persoalan masyarakat.
Mahasiswa dapat membantu pemetaan wilayah rawan, dosen menyusun model mitigasi, peneliti mengembangkan teknologi penyimpanan air, sementara tenaga kesehatan memperkuat edukasi masyarakat mengenai sanitasi dan penyakit yang muncul saat musim kering.
Di sinilah konsep pentahelix menemukan bentuk nyatanya: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media bergerak bersama menghadapi risiko yang sama.
Pernyataan Munafri Arifuddin bahwa pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak meluas menjadi pengingat penting. Penanggulangan bencana selalu lebih murah dibanding pemulihan pascabencana.
Karena itu strategi memperkuat produksi PDAM, memperbanyak tandon air, membangun sumur bor dalam, hingga mendistribusikan air bersih setiap hari bukan sekadar program teknis. Semua itu merupakan investasi sosial agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan hidup paling mendasar.
Musim kemarau juga membawa ancaman lain yang tidak kalah serius, yakni meningkatnya risiko kebakaran permukiman dan lahan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga potensi konflik sosial akibat perebutan sumber air apabila distribusi tidak dikelola secara adil.
Perubahan iklim akhirnya mengajarkan satu kenyataan baru.
Ketahanan sebuah kota tidak lagi hanya diukur dari tingginya gedung pencakar langit atau besarnya investasi yang masuk, melainkan dari kemampuan pemerintah memastikan setiap rumah tetap memiliki air bersih ketika hujan tak lagi turun.
Makassar sedang memasuki babak baru dalam sejarah kebencanaannya.
Dan sebagaimana banjir dahulu mengajarkan pentingnya drainase, kekeringan hari ini sedang mengajarkan bahwa air bersih adalah infrastruktur peradaban yang paling mendasar.(*)
