Laporan Wartawan TribunPalu.com, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Donggala bergerak cepat memperkuat keamanan sistem pemerintahan digital.

Langkah konkret ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan sertifikat elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat.

PKS ini menjadi tonggak penting bagi Diskominfo Donggala dalam mengawal transisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman dan terpercaya di lingkup Pemerintah Kabupaten Donggala.

Kepala Diskominfo Donggala, Hermanto, menegaskan kolaborasi ini merupakan langkah taktis untuk melindungi seluruh dokumen dan transaksi digital pemerintahan dari berbagai ancaman siber.

Hermanto menjelaskan bahwa sertifikat elektronik ini nantinya akan digunakan untuk mendukung penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada berbagai layanan administrasi pemerintahan di Donggala. 

Baca juga: Solusi EO, Tribun Booking Hadirkan Tiket Managemen Servis Berbasis Jaringan Hyperlocal

Menurutnya, hal ini adalah pondasi penting demi mewujudkan birokrasi yang cepat, aman, dan modern.

"Sebagai pelaksana teknis di daerah, Diskominfo Donggala akan mengawal langsung ruang lingkup kerja sama ini secara menyeluruh. Implementasi tersebut mencakup pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem instansi pemerintah, penerbitan sertifikat resmi, hingga integrasi layanan tanda tangan elektronik," ungkap Hermanto kepada TribunPalu.com, Selasa (14/7/2026).

Selain itu, Diskominfo Donggala juga fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur serta pendampingan teknis secara berkala bersama tim ahli BSSN guna mengantisipasi kendala sistem di lapangan.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan serentak bersama 20 pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Melalui inisiatif proaktif Diskominfo Donggala ini, Pemerintah dapat mengoptimalkan penerapan teknologi keamanan siber.

Langkah ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat perlindungan dokumen negara, serta menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih cepat, transparan, aman, dan akuntabel bagi masyarakat Donggala. (*)