TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melemparkan peringatan keras terkait potensi krisis tenaga pendidik yang mengancam dunia pendidikan di Bumi Khatulistiwa.
Hal ini menyusul fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa Kalbar masih didera kekurangan guru dalam jumlah masif.
Saat ini, kebutuhan guru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kalbar diperkirakan telah menembus angka lebih dari 5.000 orang.
Jumlah fantastis tersebut bahkan belum mengalkulasi kekurangan guru di tingkat SD dan SMP yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
Ketua PGRI Kalbar, Muhamad Firdaus, menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi atensi super serius dari pemerintah daerah.
Sebab, jika tidak diimbangi dengan rekrutmen yang masif dan berkelanjutan, jurang kekurangan guru akan semakin melebar akibat banyaknya guru senior yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya.
• Pontianak Raih Peringkat 1 MCP KPK, Inspektorat Gencarkan Gerakan ITKO Tangguh Tangkal Gratifikasi
“Berdasarkan data di lapangan, kekurangan guru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sederajat sudah pasti di atas 5.000 orang. Itu belum termasuk kebutuhan guru SD dan SMP yang datanya ada di masing-masing kabupaten dan kota. Artinya, Kalimantan Barat memang masih mengalami kekurangan guru dalam jumlah besar,” ujar Muhamad Firdaus kepada Tribun Pontianak, Selasa 14 Juli 2026.
Firdaus membeberkan hitung-hitungan matematis terkait penyelesaian masalah ini. Menurutnya, defisit ribuan tenaga pendidik tersebut mustahil dipulihkan hanya lewat satu kali rekrutmen.
Apabila pemerintah pusat dan daerah hanya mampu mengangkat rata-rata 1.000 guru per tahun, maka Kalbar setidaknya membutuhkan waktu hingga lima tahun ke depan agar kebutuhan kelas dapat terpenuhi secara ideal.
“Kekurangan 5.000 guru merupakan angka yang sangat besar. Kalau setiap tahun hanya ada sekitar 1.000 guru yang diangkat, maka diperlukan lima angkatan atau lima tahun berturut-turut untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui pengangkatan ASN maupun PPPK,” jelasnya.
Oleh sebab itu, PGRI Kalbar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk menetapkan kuota pemenuhan guru sebagai skala prioritas utama dalam blueprint pembangunan sektor pendidikan daerah.
“Kami meminta Pemprov Kalbar benar-benar memperhatikan persoalan ini agar krisis guru tidak terjadi di masa mendatang. Kekurangan guru akan terus bertambah setiap tahun karena banyak guru yang pensiun. Maka diperlukan pengangkatan guru PNS maupun PPPK penuh waktu secara berkelanjutan,” cetus Firdaus.
Firdaus tidak menampik bahwa Pemprov Kalbar telah berupaya membuka rekrutmen PPPK paruh waktu maupun penuh waktu dengan kuota di atas seribu orang. Namun, ia menilai angka tersebut masih sebatas "setetes air di padang pasir" jika dihadapkan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dampak dari paceklik guru ini bahkan sudah mulai menggerogoti stabilitas proses belajar mengajar di beberapa sekolah.
Minimnya tenaga pendidik memaksa sejumlah guru untuk memegang kendali atas beberapa kelas sekaligus (double load), atau bahkan mengajar mata pelajaran yang melenceng jauh dari bidang keahlian aslinya.
“Kondisi ini tentu tidak ideal. Guru bidang studi seharusnya mengajar sesuai kompetensinya. Jika harus mengajar mata pelajaran lain karena kekurangan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran juga berpotensi menurun,” urainya.
PGRI Kalbar berharap pemerintah dapat segera merumuskan formasi pengangkatan yang berbasis pada rasio nyata jumlah guru dan murid di lapangan.
Pemenuhan kuota guru ini dinilai menjadi harga mati untuk menjaga mutu generasi muda, sekaligus mendongkrak angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat ke depan. (*)
