SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), Emil Elestianto Dardak, memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026/2027.
Namun, distribusi untuk siswa baru akan dilakukan secara bertahap.
Kebijakan ini diambil karena proses pendataan peserta didik baru masih berlangsung di sejumlah sekolah.
Untuk sementara waktu, layanan MBG baru diberikan kepada siswa kelas atas yang datanya telah terdaftar dan terverifikasi di dalam sistem.
Emil menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Koordinator Pelaksana Program Gizi (KPPG) wilayah Jawa Timur, guna memastikan kelancaran program setelah masa libur sekolah berakhir.
"Saya kemarin WA ke Bu Kusmayanti, salah satu KPPG untuk wilayah Jatim Utara. Saya tanyakan, ini mulai sekolah MBG-nya sudah mulai lanjut enggak?," kata Emil saat diwawancarai SURYA.co.id pada Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, Emil mengonfirmasi bahwa program MBG pada prinsipnya sudah kembali bergulir di sejumlah daerah di Jawa Timur.
"Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun," tutur Emil.
Menanggapi isu mengenai pembekuan atau penghentian sementara (suspend) operasional beberapa SPPG, Emil menegaskan bahwa kondisi di lapangan sangat dinamis karena setiap satuan pelayanan memiliki persoalan yang berbeda-beda.
Menurutnya, kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan operasional SPPG dan pelaksanaan program MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Oleh karena itu, status aktif atau penangguhan SPPG dapat berubah sewaktu-waktu.
"Suspend itu banyak banget isunya, beda-beda. Dan ada juga yang saya pahami justru diberi kesempatan untuk mengklarifikasi. Sehingga setelah diklarifikasi tidak jadi di-suspend," ia menerangkan.
Emil menambahkan, fluktuasi jumlah SPPG yang aktif sepenuhnya menjadi domain dari BGN.
"Kalau ditanya ada berapa SPPG yang kena suspend, hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Sangat dinamis," imbuhnya.
Hindari tumpang tindih kewenangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memilih fokus pada aspek pengawasan lingkungan sekolah yang menjadi domain pemerintah daerah.
Salah satu langkah konkretnya adalah melibatkan tenaga pendidik dalam menguji kelayakan makanan.
"Supaya tidak duplikatif, kami fokusnya di sekolah-sekolah. Contohnya beberapa waktu lalu di Surabaya, gurunya mencicipi makanan terlebih dahulu. Itu salah satu bentuk upaya menjaga mutu," jelas Emil.
Meski demikian, mantan Bupati Trenggalek ini mengakui bahwa pemeriksaan visual dan uji rasa belum sepenuhnya menjamin keamanan pangan dari bahaya yang tidak kasat mata. Evaluasi komprehensif bersama instansi terkait akan terus dilakukan.
"Ternyata setelah dicicipi masih ada beberapa kejadian. Artinya ada sesuatu yang tidak terdeteksi dari uji visual dan rasa. Nah, wilayah itu yang menjadi perhatian bersama," pungkasnya.
