BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Kekurangan guru di Kalimantan Selatan turut dirasakan sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK di Kota Banjarmasin.

Meski belum memiliki data pasti jumlah kekurangan tenaga pendidik, para kepala sekolah mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Banjarmasin, Mukhlis Takwin, mengatakan salah satu kendala terbesar saat ini adalah larangan merekrut guru honorer baru. Sementara di sisi lain, jumlah guru yang pensiun maupun berhenti mengajar terus bertambah.

“Merata sih, termasuk di Banjarmasin. Dilemanya kita tidak boleh lagi merekrut guru honorer. Sementara guru yang pensiun atau karena sesuatu hal tidak ada penggantinya,” ujarnya, Selasa (14/7) malam.

Baca juga: Kalsel Kekurangan 1.140 Guru, Tenaga Pengajar BK dan Bahasa Inggris Paling Banyak Diperlukan    

Menurut Mukhlis, sekolah selama ini berupaya mencari guru pengganti dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meminta bantuan guru yang sudah ada untuk mencari rekan sesama pendidik yang bersedia pindah mengajar ke Banjarmasin.

Selain itu, sejumlah sekolah memilih menggunakan skema kontrak jasa pengajar selama satu tahun.

“Jadi bukan mengangkat guru honorer, tetapi menggunakan sistem kontrak jasa. Artinya guru tersebut membutuhkan pekerjaan, sementara sekolah membutuhkan tenaga pengajar,” jelasnya.

Namun, skema tersebut juga tidak lepas dari kendala pendanaan. Mukhlis mengatakan biaya jasa pengajar umumnya bersumber dari dana komite sekolah karena penggunaan Dana BOS memiliki persyaratan yang cukup ketat.

Menurutnya, guru yang dibiayai melalui Dana BOS harus memenuhi sejumlah ketentuan, salah satunya memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Kalau menggunakan BOS agak rumit karena harus punya NUPTK. Padahal guru yang baru mengajar tidak mudah langsung mendapatkan NUPTK,” katanya.

Di sisi lain, kemampuan komite sekolah di Banjarmasin untuk membantu pembiayaan juga dinilai belum merata.

“Yang paling mudah memang melalui dana komite. Tapi kenyataannya, komite sekolah di Banjarmasin rata-rata belum cukup kuat untuk mendukung kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Mukhlis menilai anggaran operasional sekolah yang bersumber dari BOS maupun BOS Daerah selama ini hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar operasional sekolah.

Karena itu, ia berharap ada solusi jangka panjang dari pemerintah agar kekurangan guru dapat segera teratasi, terutama pada mata pelajaran yang hingga kini masih sulit dipenuhi seperti Pendidikan Jasmani, Bimbingan Konseling (BK), Bahasa Inggris, Biologi, hingga Sejarah.

“Kalau hanya mengandalkan BOS dan BOSDA, pembiayaan sekolah itu sebenarnya sekadar cukup. Belum terlalu memadai. Karena itu partisipasi masyarakat melalui komite sekolah masih sangat diperlukan,” pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)