TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengungkap salah satu kendala pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang.

Ia mengungkap adanya petugas lapangan yang mengundurkan diri karena merasa beban kerja di lapangan lebih berat dari yang diperkirakan.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian pendataan yang saat ini masih berada di angka 38 persen atau belum mencapai target 40 persen.

"(Sensus) Ini akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus. Masih ada banyak waktu, tetapi Kota Semarang harus mengejar ketertinggalan. Karena targetnya belum mencapai 40 persen. Kita baru 38 persen," kata Agustina kepada Tribun Jateng, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) selama proses pendataan. Selain penolakan masyarakat karena mengira pendataan berkaitan dengan pajak, terdapat pula kendala akses ke kawasan industri dan perumahan.

Agustina juga mengungkap adanya petugas sensus yang memilih berhenti di tengah pelaksanaan.

"Kendala lainnya adalah memang ada petugas-petugas dari BPS itu ketika terjun ke masyarakat ternyata give up 'menyerah', mengundurkan diri, resign. Merasa, 'Oh ini terlalu berat, tidak seperti yang dibayangkan', dan lain sebagainya. Yang tadi kemudian disampaikan untuk ada proses penggantian petugas secara cepat di tanggal 18 Juli," terangnya.

Ia mengatakan, koordinasi dengan pemerintah wilayah juga akan diperkuat agar hambatan di lapangan dapat diminimalkan.

"Nah ini akan dibantu oleh teman-teman di wilayah. Pak Camat tadi sudah, Bu Camat juga sudah saya sampaikan memang kendalanya ada beberapa kecamatan yang petugas koordinator camatnya belum koordinasi dengan Pak Camat atau Bu Camat. Nah ini akan dibuat lain," katanya.

Selain itu, menurut Agustina, petugas juga mengalami kesulitan memasuki sejumlah kawasan tertentu.

"Kemudian yang ketiga mereka kesulitan masuk ke kawasan-kawasan tertentu ya: kawasan industri dan kawasan perumahan elit," ucapnya.

Untuk mempercepat capaian pendataan, menurut dia, Pemkot Semarang tengah menyiapkan skema penghargaan bagi wilayah dengan kinerja terbaik.

"Bahkan tadi Pak Sekda mengatakan bahwa jika memang kita bisa membuat kala waktu misalnya di minggu pertama bulan Agustus yang paling tinggi dari capaian seluruh persentasen seluruh kelurahan ini yang paling tinggi akan mendapatkan hadiah tertentu dari Pemerintah Kota Semarang," ujarnya.

Sebagai contoh, penghargaan tersebut dapat diberikan dalam bentuk dukungan kegiatan maupun sarana di tingkat kecamatan atau kelurahan.

"Misalnya mereka akan dapat hadiah wayangan atau dapat hadiah untuk pembelian barang-barang support yang di kecamatan atau di kelurahan. Tapi formulasinya itu baru mungkin diumumkan nanti hari Senin depan," kata Agustina.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat tidak khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya, petugas telah mendapatkan pelatihan dan diwajibkan menjaga kerahasiaan data responden.

"Pada proses pelatihan saya hadir. Dan di situ diberikan sebuah pelatihan yang sangat lama 3 hari online, 3 hari offline. Ada sebuah proses dedikasi, mereka menyimpan data hanya untuk kepentingan sensus," katanya.

Agustina menjelaskan, data dikumpulkan menggunakan perangkat yang telah disiapkan BPS dan langsung terhubung ke sistem.

"Semua datanya dimasukkan dalam satu alat yang disiapkan oleh BPS dan setelah itu langsung terkoneksi. Datanya akan langsung terkunci. Data akan bisa diubah jika mereka mendapatkan proses verifikasi ada ketidaktahuan salah ketik, salah apa bisa kemudian diubah. Kalau tidak, tidak bisa," klaimnya.

Ia juga mengatakan, sensus ekonomi tidak berkaitan dengan penagihan pajak.

Menurut Agustina, petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang datang setelahnya menjalankan agenda berbeda.

"Proses untuk pemutakhiran data pajak yang dilakukan oleh Bapenda itu dilakukan sejak bulan Mei. Pemutakhiran data pajak itu untuk memutakhirkan data pembaharuan. Pembaharuan data bukan penagihan pajak," katanya.

Agustina, mengatakan, meminta seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat RT dan RW ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026.

"Saya sudah sampaikan di proses rapat koordinasi, kita undang semua camat untuk menyampaikan kepada lurah, ketua RT, RW bahwa kita harus men-support proses sensus ini," imbuhnya. (idy)