Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna
TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat memetakan lima kabupaten yang memiliki tren kejadian bencana tinggi dan cenderung stabil setiap tahunnya.
Kelima daerah di Jawa Barat itu yakni, Kabupaten Bogor, Karawang, Ciamis, Bandung, dan Sukabumi.
Berdasarkan data makro kebencanaan Jawa Barat, lebih dari 95 persen kejadian bencana di provinsi ini didominasi bencana hidrometeorologi. Jenis bencana yang paling sering terjadi meliputi banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang.
Tingginya angka kejadian bencana tidak hanya dipengaruhi curah hujan yang tinggi, tapi juga kondisi geologi dan topografi Jawa Barat.
Sekitar 51 persen wilayah Jawa Barat didominasi tanah latosol yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap pergerakan tanah atau longsor.
Sementara itu, kawasan tengah hingga selatan Jawa Barat didominasi perbukitan dan pegunungan yang semakin meningkatkan potensi bencana.
Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Edwin Zulkarnain, mengatakan terdapat perbedaan pencatatan data bencana antara pemerintah daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Perbedaan itu dipengaruhi indikator atau ambang batas (threshold) yang digunakan dalam menetapkan suatu kejadian sebagai bencana.
"Di BNPB ada threshold tertentu. Misalnya kejadian baru dihitung sebagai bencana apabila ada korban meninggal dunia atau minimal 10 orang mengalami luka-luka. Sementara kerusakan rumah ringan sering kali tidak masuk dalam hitungan mereka," ujar Edwin saat kegiatan di salah satu hotel di Pangandaran, Selasa (14/7/2026) siang.
Menurutnya, pemerintah daerah justru diwajibkan mencatat seluruh kejadian bencana tanpa melihat besar kecilnya dampak.
Hal itu menjadi dasar pemerintah dalam menentukan status kedaruratan hingga penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak.
"Bagi pemerintah daerah, sekecil apa pun tingkat bencananya, pemerintah harus hadir. Data rekapitulasi ini menjadi dasar kedaruratan untuk mengeluarkan bantuan logistik. Kalau tidak dicatat, dikhawatirkan akan menjadi temuan dalam pemeriksaan di kemudian hari," katanya.
Selain menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah, Ia pun mengingatkan pemerintah daerah agar mulai mengantisipasi bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat pada musim kemarau.
Edwin menekankan pentingnya memanfaatkan informasi prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar mitigasi bencana slow onset atau bencana yang berkembang secara bertahap.
"Satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyiapkan ketahanan pasokan air di daerah rawan kekeringan, termasuk Kabupaten Pangandaran, sebelum puncak musim kemarau," ucap Edwin.
Meski demikian, BPBD Provinsi Jawa Barat mengakui masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi anggaran dan sumber daya manusia.
Di lapangan, BPBD pun kerap menangani persoalan di luar tugas pokok penanggulangan bencana, seperti pembersihan sampah hingga operasi pencarian orang hilang.
"BPBD ini bukan Superman. Anggaran dan SDM kami terbatas, sementara pekerjaan di lapangan sangat dinamis. Bahkan laporan orang hilang pun sering masuk ke BPBD. Karena itu, monitoring dan keterlibatan seluruh stakeholder sejak dini menjadi kunci utama dalam upaya mitigasi bencana," ujarnya. (*)
