TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggapan sebagian masyarakat soal adanya sekolah favorit di Kota Samarinda turut mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Pandangan semacam ini dinilai berpotensi membuat masyarakat enggan menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap biasa saja.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai anggapan tersebut sebenarnya kurang tepat.
Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Pantau Penanganan 36 Siswa Belum Dapat Sekolah, Berharap Rampung Pekan ini
Sebab, seluruh sekolah negeri pada dasarnya menjalankan sistem pendidikan yang sama.
"Bicara pemerataan pendidikan pada dasarnya kurikulum kita setiap sekolah negeri itu sama. Dan secara nasional itu sama," ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Novan memaparkan bahwa letak perbedaan di lapangan sebenarnya ada pada ketersediaan fasilitas di masing-masing sekolah.
Kondisi sarana dan prasarana yang belum seragam ini menjadi pekerjaan rumah bersama, sekaligus memicu penilaian yang berbeda dari masyarakat setiap tahun ajaran baru.
Ketimpangan itu terlihat dari kelengkapan fasilitas fisik, seperti lapangan olahraga hingga ruang laboratorium yang belum dimiliki secara merata.
Untuk itu, Novan menyebut pemerintah kota terus berupaya membenahi fasilitas secara bertahap. Mengingat alokasi anggaran dari APBD Kota Samarinda harus dibagi bergantian untuk membenahi total 164 SD dan 50 SMP negeri yang ada.
Novan kemudian menyoroti dampak dari adanya perbedaan fasilitas fisik tersebut terhadap sudut pandang para wali murid saat ini.
"Hal ini yang memang yang mungkin menjadikan munculnya mindset di orangtua berkaitan tentang ada sekolah-sekolah yang memang grade tadilah ya," tuturnya.
Meski pembenahan fasilitas memerlukan waktu, Komisi IV tetap mendorong peningkatan mutu pendidikan di Samarinda.
Masyarakat juga diimbau tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya oknum guru yang kurang disiplin dalam mengajar.
Apalagi, kata Novan, setiap sekolah sudah memiliki pengawas khusus yang bertugas menindaklanjuti laporan tersebut bersama Dinas Pendidikan.
Hal ini menjadi catatan penting dari legislatif agar kualitas pengajaran tidak ikut menurun di tengah keterbatasan fasilitas yang ada.
"Jangan sampai hal itu juga mempengaruhi gitu loh, kita sudah minim di fasilitas, tidak merata, jangan sampai dengan kualitas mengajarnya juga seperti itu," pungkasnya. (*)
