TRIBUNJAMBI.COM - Perdebatan soal dampak kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terhadap keuangan desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengungkap dugaan bahwa seorang kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi yang disebut berkaitan dengan berkurangnya ruang fiskal desa setelah sebagian Dana Desa dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Mufti, kepala desa tersebut menghadapi tekanan berlapis karena kesulitan memenuhi kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
"Bapak tahu, ada salah satu kepala desa bunuh diri, Pak Menteri, gara-gara anggaran desanya dipotong untuk Koperasi Desa Merah Putih," ujar Mufti dalam rapat.
Ia mengatakan keterbatasan anggaran membuat kepala desa tersebut mendapat tekanan dari masyarakat. Di sisi lain, korban disebut harus mencari pinjaman demi tetap menjalankan pelayanan kepada warga.
"Karena tidak punya ruang fiskal yang cukup, akhirnya dia berutang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika utangnya tidak mampu dibayar dan merasa tidak bisa memenuhi harapan warganya, akhirnya dia memilih mengakhiri hidup," kata Mufti.
Atas dasar itu, Mufti meminta pemerintah memastikan implementasi program Koperasi Desa Merah Putih memiliki perencanaan yang matang agar tidak justru membebani pemerintah desa.
"Dengan pengorbanan sebesar itu, program ini tidak boleh gagal. Harus ada roadmap yang jelas," ujarnya.
Baca juga: Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun Dipertanyakan DPR, Menkop Tak Tahu
Baca juga: Bunker Febrie Adriansyah Ramai Jadi Perbincangan, DPR Soroti, Kejagung Beri Respons
Gerindra Bantah Dugaan Penyebab Kematian
Pernyataan Mufti langsung mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian.
Kawendra mengatakan informasi yang disampaikan Mufti berbeda dengan hasil penyelidikan kepolisian. Berdasarkan data yang ia bawa dalam rapat, korban diduga mengalami tekanan akibat persoalan utang pribadi, bukan karena pengurangan Dana Desa.
"Kalau melihat data dari kepolisian, faktanya bukan seperti itu. Disebutkan ada tekanan ekonomi karena utang pribadi, termasuk persoalan penjualan tanah sekitar Rp300 juta dan utang kepada salah seorang ketua RW sekitar Rp100 juta," kata Kawendra.
Perbedaan pandangan itu sempat memicu ketegangan ketika Mufti mengajukan interupsi. Namun, pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta perdebatan dihentikan.
Menurut Andre, klarifikasi perlu disampaikan agar publik memperoleh informasi yang berimbang mengingat rapat berlangsung secara terbuka.
"Karena ini rapat terbuka dan pernyataan tersebut tentu akan menjadi perhatian publik, maka informasi penyeimbang juga perlu disampaikan agar masyarakat tidak salah memahami persoalan," ujar Andre.
Dana Desa Dialokasikan untuk KDMP
Pemerintah sebelumnya menetapkan kebijakan alokasi sebesar 58,03 persen Dana Desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026.
Kebijakan itu menuai berbagai respons dari pemerintah desa karena dinilai mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat.
Di Provinsi Jambi, dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan sejumlah desa.
Salah satunya Desa Terusan, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, yang harus menyesuaikan kembali sejumlah program pembangunan akibat berkurangnya alokasi anggaran.
Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di sejumlah desa lain, termasuk Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam.
Akibat penyesuaian anggaran tersebut, beberapa proyek fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat terpaksa ditunda hingga ketersediaan anggaran memungkinkan.
Polisi: Dugaan Kematian Berkaitan dengan Utang Pribadi
Kepala Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berinisial MJ (56), ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya pada Minggu (3/5/2026).
Korban ditemukan dalam posisi duduk di sofa dengan selang yang melilit lehernya. Polisi menyatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kepolisian menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan persoalan utang pribadi yang sedang dihadapi korban.
Hingga kini, aparat kepolisian masih terus mendalami seluruh keterangan dan barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kematian kepala desa tersebut.
Kontak Bantuan
Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.
Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.
Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.
Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini: https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/
