TRIBUNJAMBI.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ansori Hasan menyoroti soal Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi yang belum jelas statusnya, Rabu (15/7/2026).

Ansori Hasan menyebut di beberapa kabupaten, PETI sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, masyarakat meminta persoalan PETI segera diatasi.

Di satu sisi ada juga masyarakat yang meminta ketegasan dari pemerintah supaya PETI ini harus dilegalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Baca juga: BPKAD Merangin Resmi Laporkan Dugaan Perusakan Aset Lahan Milik Pemerintah Dijadikan Tempat PETI

"Itu kan ado, maka dibuatkan semacam WPR-nya, tinggal saja kita minta kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, ini harus disikapi, jika tidak segera disikapi jangan sampai menjadi bom waktu ke depan," katanya.

Ia menilai dari satu sisi kerusakan lingkungan pasti terjadi, disatu sisi juga kata Ansori masyarakat juga sudah terlanjur beraktivitas mencari kehidupan melalui PETI ini untuk itu segera dicari solusinya. 

Ia menyebut selaku anggota DPRD Provinsi Jambi mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan ini, jangan sampai masyarakat tak punya kejelasan soal PETI ini.

"Dari sisi hukum jelas mereka salah, namanya ilegal, yang jelas pemerintah harus mencari solusi secepat mungkin," katanya.

Namun demikian ada beberapa daerah yang menolak keberadaan PETI seperti di Kabupaten Tebo, Desa Teluk Langkap warganya menolak bahkan tercatat ada ratusan rakit yang beroperasi di sana.

"Kita minta dengan pihak kepolisian agar terus melakukan pendekatan dengan masyarakat pendompeng itu, sebab warga sudah terlanjur, kalau mau dilarang, larang semuanya, jika dak dibuat formatnya seperti apa biar legal, agar negara ada pemasukannya, masyarakat terbantu," pungkasnya.