TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengajukan permohonan penambahan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jumlah besar kepada pemerintah pusat, yakni mencapai 10.998 orang. 

Usulan ini diajukan sebagai langkah mengatasi kekurangan personel di berbagai sektor layanan publik yang selama ini dinilai masih minim.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang menjadi dasar pengajuan, rincian kebutuhan ASN di Lombok Timur terdiri dari tiga sektor utama antara lain 3.779 formasi guru, 2.356 formasi tenaga medis, dan 4.863 formasi tenaga teknis.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto, menjelaskan bahwa seluruh usulan kebutuhan tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem e-formasi sesuai prosedur yang berlaku.

Baca juga: Jumlah PNS Anjlok 410 Ribu dalam 5 Tahun, BKN Nilai Perlu Rekrutmen Lagi

"Kami sudah memasukkan seluruh kebutuhan ke dalam e-formasi. Keputusan akhir tentang kuota tetap berada di tangan KemenPAN-RB," kata Ugi.

Ia menegaskan, peran pemerintah daerah dalam proses ini hanya sebatas mengusulkan angka kebutuhan berdasarkan kajian Anjab dan ABK. 

Sementara jumlah formasi yang benar-benar akan dibuka sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat serta kesiapan anggaran daerah untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN baru tersebut.

"Berapa pun yang disetujui, misalnya 2.000 formasi, maka itulah yang akan kami jalankan. Jika lebih banyak, kami pun siap mengikuti keputusan dari pusat," tegasnya.

Ada Pengurangan 58 PPPK Paruh Waktu

BKPSDM Lombok Timur juga mencatat adanya pengurangan sebanyak 58 tenaga PPPK paruh waktu yang kini sudah tidak aktif. 

Rinciannya, 30 orang telah lulus seleksi PPPK Sekolah Rakyat, 12 orang mengundurkan diri, 10 orang dipecat karena pelanggaran disiplin, dan 6 orang meninggal dunia.

Meski demikian, Ugi menegaskan pengurangan jumlah PPPK paruh waktu tersebut tidak serta-merta akan menambah kuota formasi ASN baru yang bakal dibuka.

"Kami masih menunggu keputusan final dari KemenPAN-RB setelah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap usulan yang telah diajukan dapat menjadi pertimbanga sehingga kekurangan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di wilayah tersebut bisa terpenuhi secara bertahap melalui rekrutmen ASN pada tahun berjalan.

"Kita berharap usulan kita bisa dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah pusat," tutup Ugi.

(*)