‎TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Malinau menekankan sejumlah poin perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Malinau terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
‎
‎Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, menyatakan seluruh pandangan fraksi ini akan menjadi dasar bagi proses pembahasan laporan pertanggungjawaban anggaran tahun sebelimnya.
‎
‎"Proses ini diharapkan mampu mengawal penggunaan anggaran daerah agar lebih realistis, transparan, dan berpihak pada kebutuhan nyata warga Malinau," ungkap Ping Ding, Rabu (15/7/2026).

Baca juga: 3 Ranperda Strategis Diajukan Pemkab Nunukan Demi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

‎Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Kantor DPRD Malinau, tiga fraksienyampaikan beragam catatan pembenahan.

‎Fraksi Perjuangan Rakyat menekankan  realisasi anggaran harus mampu memangkas kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pelosok.
‎
‎Selain itu, berkaitan sistem Satu Data sebagai instrumen vital dalam memperbaiki kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial, mengingat validitas data masih menjadi hambatan utama optimalisasi manfaat pembangunan.
‎
‎Fraksi NP3  (NasDem, PPP, Perindo dan PKB) mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri dengan capaian realisasi pendapatan. Evaluasi mendalam terhadap output dan outcome program kerja diminta untuk segera dilakukan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 
‎
Tak hanya itu, lebih penting langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI guna memastikan tata kelola keuangan yang lebih bersih dan transparan.

Baca juga: Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

‎Sementara itu, fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas raihan opini WTP yang ke-12 kali secara berturut-turut. 
‎
‎Namun, fraksi ini mengingatkan bahwa predikat tersebut wajib diikuti dengan peningkatan akuntabilitas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam efektivitas belanja modal untuk pemerataan infrastruktur daerah.
‎
‎(*)

‎Penulis: Mohammad Supri
‎