TRIBUNNEWSMAKER.COM, SUKOHARJO - Puncak peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo pada Rabu (15/7/2026) menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo di tengah persoalan hukum yang tengah dihadapi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengaku prihatin atas kondisi yang sedang dihadapi pemerintah daerah. 

Namun demikian, ia menegaskan seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Kami tentu prihatin dengan kondisi yang sedang kita alami. Namun sekali lagi, kita menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar Sapto setelah memimpin upacara Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh hanya disikapi dengan rasa prihatin, tetapi juga harus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.

"Kita harus mengambil hikmah dari kondisi ini sebagai momentum untuk mengevaluasi diri. Kita harus berusaha berubah dengan menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel," katanya.

Meski kepala daerah definitif tengah menjalani proses hukum, Sapto memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

Ia mengatakan penunjukannya sebagai Plt Bupati bersifat sementara hingga terdapat kepastian atas proses hukum yang sedang berlangsung.

"Tentu roda pemerintahan harus tetap berjalan. Kami ditunjuk sebagai pelaksana tugas sifatnya sementara selama proses hukum berjalan dan kita menunggu proses selanjutnya," ucapnya.

Sapto menambahkan, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan dalam menjalankan visi dan misi daerah.

Karena itu, seluruh program dan kebijakan yang telah ditetapkan akan tetap dilanjutkan.

"Bupati dan Wakil Bupati adalah dwi tunggal. Apa yang menjadi visi, misi, dan kebijakan yang sudah ditetapkan akan terus kita lanjutkan," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan koordinasi dan konsolidasi internal telah dilakukan segera setelah dirinya ditunjuk sebagai Plt Bupati.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dan konsolidasi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat juga akan berlangsung seperti biasa," pungkasnya. (TribunSolo.com, Anang Ma'ruf)