TRIBUNNEWSMAKER.COM, SUKOHARJO - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memastikan seluruh program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tetap berjalan meski Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, tengah menjalani proses hukum dalam kasus dugaan pemerasan perangkat daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah memimpin upacara Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo di Alun-Alun Satya Negara, Rabu (15/7/2026), Sapto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan rancangan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 yang akan segera disampaikan kepada DPRD melalui nota keuangan kebijakan umum anggaran.
"Kita sudah mempersiapkan anggaran tahun 2027 karena nota keuangan untuk kebijakan akan disampaikan ke DPRD. Ada beberapa poin yang kami harapkan dapat menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat," ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Salah satu fokus utama pada APBD 2027 adalah peningkatan pembangunan infrastruktur.
Pemkab mengusulkan kenaikan anggaran infrastruktur lebih dari 25 persen dibandingkan alokasi pada tahun 2026.
Menurut Sapto, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 15 titik drainase, merehabilitasi 16 ruas jalan, serta meningkatkan 11 ruas jalan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, termasuk jalan penghubung antardesa maupun antarkecamatan.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan serta sekitar 14 kegiatan perbaikan drainase dan jaringan irigasi guna mendukung kelancaran infrastruktur dasar dan sektor pertanian.
Baca juga: Puncak HUT ke-80 Sukoharjo, Plt Bupati Sebut Kasus Bupati Etik Sebagai Bahan Introspeksi
Di bidang pendidikan, Sapto memastikan berbagai kebijakan yang telah berjalan akan terus dilanjutkan.
Bahkan, Pemkab tengah menyiapkan program bantuan pembelian seragam sekolah gratis yang akan dibahas bersama DPRD.
"Pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan usulan dari teman-teman DPRD. Salah satu yang akan kami hadirkan adalah bantuan pembelian seragam gratis. Nanti pembahasannya akan lebih rinci di DPRD," katanya.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemkab Sukoharjo berkomitmen mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini telah melampaui target pemerintah pusat.
Eko menegaskan, pemerintah akan menyiapkan dukungan anggaran agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
"Kita ingin memastikan target UHC tetap tercapai. Selama ini capaian kita sudah melebihi target, dan ke depan akan kita perkuat agar tidak ada masyarakat miskin yang berobat tetapi tidak mendapatkan pelayanan. Kekurangannya akan kita tutupi melalui bantuan operasional dari pemerintah," pungkasnya. (TribunSolo.cm, Anang Ma'ruf)
