BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DKUP) Bangka Barat mengalami sejumlah kendala anggaran dalam menyelenggarakan operasi pasar murah.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan DKUP Bangka Barat, Havita Dwi Anggasari, Rabu (15/7/2026).

Pasalnya, tahun ini tidak ada lagi alokasi APBD untuk pelaksanaan operasi pasar murah di Kabupaten Bangka Barat. Alhasil, DKUP Bangka Barat berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menggelar operasi pasar murah.

Namun, kendala lainnya juga menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri. Salah satunya terkait penyediaan dana subsidi bagi vendor yang menyediakan produk untuk dijual di pasar murah.

"Salah satu kendala untuk menyelenggarakan operasi pasar murah ini, BI hanya memfasilitasi sarana fisik seperti tenda, meja, kursi, dan konsumsi untuk penjaga stan-stan pasar murah. Sedangkan vendor-vendor yang kami undang banyak dari Pangkalpinang, dan mereka membutuhkan subsidi transportasi," jelas Havita.

Subsidi transportasi tersebut diperlukan agar para vendor dapat menjual produknya dengan harga di bawah harga pasar.

"Namanya pasar murah, jadi supaya mereka bisa menjual komoditasnya dengan harga di bawah pasar, mereka butuh subsidi transportasi," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mengatasi hal itu, pihaknya telah berupaya mengajukan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada sejumlah perusahaan, seperti Bank Sumsel Babel, PT GSBL, dan PT Timah Tbk.

"Dari Bank Sumsel Babel dan PT GSBL, alhamdulillah kami dapat meskipun tidak banyak. Itulah yang kami kelola untuk diberikan kepada vendor dari Pangkalpinang," ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut Havita, pihaknya tidak bisa menyelenggarakan operasi pasar murah sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau seperti Bulog kan tidak perlu ongkos angkut. Tapi kalau vendor-vendor seperti penjual bawang dan komoditas lainnya, mereka perlu subsidi itu," sambungnya.

Operasi pasar murah yang dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi tersebut kini hanya digelar empat kali sepanjang tahun ini.

Kepala Bidang Perdagangan DKUP Bangka Barat, Havita Dwi Anggasari, mengatakan pada tahun 2026 terdapat total empat kali pelaksanaan operasi pasar murah.

"Yang dua kali sudah kami laksanakan saat Ramadan dan Idulfitri beberapa waktu lalu," kata Havita, Rabu (15/7/2026).
Sementara itu, dua operasi pasar murah yang tersisa akan dilaksanakan pada momen-momen besar. Kegiatan tersebut diproyeksikan berlangsung pada September bertepatan dengan HUT Kota Mentok dan menjelang Natal serta Tahun Baru (Nataru) pada Desember.

Pada tahun 2025 lalu, lanjut dia, terdapat enam kali pelaksanaan operasi pasar murah.

Berkurangnya jumlah kegiatan pada tahun ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tengah menghadapi keterbatasan anggaran.

Bahkan, operasi pasar murah yang dilaksanakan pada tahun ini maupun tahun lalu tidak menggunakan anggaran APBD.

"Tahun ini kami difasilitasi dan mengajukan bantuan ke Bank Indonesia (BI) untuk pelaksanaan pasar murah tersebut. Di tahun 2026 ini ada empat kali yang disetujui," ucap Havita.

Ia menambahkan, konsep operasi pasar murah pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Havita, kegiatan tersebut melibatkan lebih banyak vendor sehingga produk yang dijual lebih beragam, seperti sembako, sayur mayur, bumbu masak, aneka daging, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

"Kalau tahun 2025 vendornya hanya satu, yakni Bulog, dan yang dijual juga hanya beras SPHP serta beberapa komoditas lainnya," jelasnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)