TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadri menegaskan bahwa proyek Tol Pontianak- Kijing memang belum pernah masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN).
Menurut Syarief, usulan pembangunan Tol Pontianak-Kijing telah dibahas di Komisi V DPR RI.
Namun, saat ini prosesnya masih berada pada tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan.
“Jadi, Tol Pontianak itu memang sudah kita usulkan dan sudah dibahas di Komisi V DPR RI, tetapi masih pada tahap FS. Jadi kalau ada yang mengatakan pembangunan Tol Pontianak–Kijing dicoret dari PSN, saya tegaskan itu tidak benar, karena memang belum masuk dalam PSN,” ujarnya di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu 15 Juli 2026.
Ia menjelaskan, realisasi pembangunan jalan tol sangat bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah.
Karena itu, pemerintah juga berharap adanya keterlibatan pihak ketiga atau investor dalam pembiayaan proyek tersebut.
Meski demikian, Syarief menilai konektivitas antara Pontianak dan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah tetap harus menjadi prioritas.
• Fakta Status Rencana Pembangunan Jalan Tol Pontianak-Kijing
Keberadaan pelabuhan internasional tersebut diproyeksikan akan meningkatkan arus barang dan kendaraan secara signifikan.
“Kita dorong agar ruas Pontianak–Mempawah–Kijing menjadi perhatian pemerintah. Ketika Pelabuhan Kijing beroperasi secara optimal, tentu akan memicu peningkatan lalu lintas. Karena itu nantinya akan dikoneksikan dengan Jembatan Kapuas III dan jalan lingkar Pontianak,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Jembatan Kapuas III sendiri telah masuk dalam Rencana Umum Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mengurai kemacetan di kawasan Pontianak.
Namun demikian, lanjut Syarief, kondisi geopolitik global saat ini turut memengaruhi kemampuan fiskal nasional sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan proyek Jalan Tol Pontianak–Kijing bukan dicoret dari PSN, melainkan belum terdaftar.
Hal itu ia tegaskan saat rapat koordinasi (rakor) pembahasan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu 15 Juli 2026.
Edi mengatakan, Pemerintah Kota Pontianak berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama anggota DPR RI Komisi V turut mengawal usulan pembangunan jalan tol tersebut. Ia menilai keberadaan Tol Pontianak–Kijing akan memberikan manfaat besar bagi sistem transportasi di Kalimantan Barat.
"Sebenarnya bukan dicoret, belum masuk dalam daftar usulan utama. Jadi saya rasa ini tinggal kita komunikasikan, perjuangkan, terutama Pemerintah Provinsi dan anggota DPR RI Komisi V," ujar Edi Rusdi Kamtono kepada wartawan, Rabu 15 Juli 2026.
Menurutnya, jalan tol yang menghubungkan Pontianak, Kijing hingga Singkawang sangat dibutuhkan untuk mendukung konektivitas kawasan, khususnya bagi angkutan logistik dan operasional Pelabuhan Kijing.
"Kalau adanya Tol Pontianak–Kijing ini sangat membantu masyarakat dalam transportasi. Kita berharap jalan tol Pontianak–Kijing–Singkawang itu sangat dibutuhkan, karena ini menyangkut sistem transportasi kawasan, terutama angkutan berat dan pelabuhan, sehingga Pelabuhan Kijing bisa berfungsi. Ini juga akan mengurangi beban transportasi di Kota Pontianak," katanya.
• Edi Optimistis Tol Pontianak–Kijing Masih Berpeluang Masuk Program Strategis Nasional
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperjuangkan realisasi pembangunan Tol Pontianak–Kijing karena dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
"Intinya akan kita perjuangkan terus terkait jalan Tol Pontianak–Kijing ini," tegasnya.
Senada, Anggota MPR RI Fraksi PKS, Alifudin mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.
Aspirasi tersebut akan disampaikan bersama wakil rakyat asal Kalimantan Barat, khususnya anggota Komisi V DPR RI.
"Nanti insyaallah kami akan sampaikan ya, khususnya teman-teman yang dari Kalbar yang di Komisi V dan ternyata ya Ketua Komisi V adalah Pak Lasarus," kata Alifudin saat ditemui di Ballroom Novotel Convention Center, Kota Pontianak, Rabu 15 Juli 2026.
Ia mengakui kondisi keuangan negara saat ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan upaya untuk terus memperjuangkan pembangunan tol tersebut.
"Tentu saja memang situasi sekarang ya kita harus paham juga kondisi keuangan itu yang menyebabkan, insyaallah kita akan berjuang terus, tetap terus mengupayakan agar ini tetap jadi target," ujarnya.
Alifudin menilai keberadaan Jalan Tol Pontianak–Kijing akan memberikan dampak besar terhadap kelancaran konektivitas di Kalimantan Barat.
Saat ini, perjalanan dari Pontianak menuju Singkawang maupun ke Pelabuhan Kijing masih kerap mengalami kepadatan sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama.
"Jadi kami sangat senang sekali kalau ini terwujud karena sekarang kita lihat dan kita rasakan jalan dari Pontianak menuju Singkawang itu enggak bisa cepat, khususnya sampai Pelabuhan Kijing merayap," tuturnya.
Ia bahkan berharap pembangunan jalan tol ke depan dapat diperpanjang hingga Kabupaten Sambas untuk semakin memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir utara Kalimantan Barat.
"Jadi kami sangat menyambut baik jika dengan adanya jalan tol, apalagi kalau jalan tolnya sampai Sambas, luar biasa," pungkasnya.
(*)
