BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kekurangan guru yang terjadi di jenjang SMK di Kalimantan Selatan (Kalsel) dirasakan langsung oleh sekolah. Salah satunya di SMKN 4 Banjarmasin yang hingga kini masih kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran kejuruan.

Kondisi tersebut sesuai dengan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel yang mencatat kekurangan guru terbesar terjadi di jenjang SMK, yakni mencapai 520 orang.

Kepala Subbagian Tata Usaha SMKN 4 Banjarmasin, Kinwiyadi, mengatakan berkurangnya tenaga pendidik di sekolahnya sebagian besar disebabkan banyak guru memasuki masa pensiun, sementara belum ada tenaga pengganti. “Kalau untuk kekurangan rata-rata di guru kejuruan. Mereka pensiun, tetapi belum ada penggantinya,” ujarnya, Rabu (15/7).

Menurut Kinwiyadi, kondisi tersebut ikut memengaruhi proses belajar mengajar. Namun, pihak sekolah tidak memiliki kewenangan merekrut guru tetap karena harus mengikuti kebijakan pemerintah daerah.

Sebagai solusi sementara, sekolah memanfaatkan tenaga pengajar paruh waktu yang dibayar berdasarkan jumlah jam mengajar. “Yang jelas untuk guru yang kurang, kami mencari tenaga pengajar yang dibayar per jam. Jadi kalau tidak mengajar atau sedang libur, ya tidak mendapat bayaran,” katanya.

Baca juga: Percepat Penanganan Jalan Ambles di Sungai Lulut, Dinas PUPR Kalsel Minta Dilakukan Penutupan Jalan

Ia menjelaskan, pendanaan untuk tenaga pengajar tersebut berasal dari dana komite sekolah maupun Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, menurutnya kondisi itu tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang.

“Kalau belum ada kebijakan baru, sementara guru yang pensiun semakin banyak, otomatis dana BOS maupun komite bisa habis hanya untuk membayar guru,” ujarnya.

Kinwiyadi mengatakan pihak sekolah rutin melaporkan kondisi kekurangan guru kepada Disdikbud Kalsel. Namun, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik tetap bergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data SMKN 4 Banjarmasin, kekurangan guru masih terjadi di sejumlah mata pelajaran. Untuk Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, sekolah membutuhkan tujuh guru, sementara yang tersedia hanya enam orang.

Kekurangan juga terjadi pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang hanya memiliki satu guru dari kebutuhan tiga orang.

Selain itu, sekolah masih membutuhkan satu guru produktif Program Keahlian Perhotelan, dua guru produktif Usaha Layanan Pariwisata, serta dua guru Pendidikan Al-Qur’an.

Mengenai alternatif guru paruh waktu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Banjarmasin, Mukhlis Takwin mengakui sistem kontrak jasa merupakan salah satu alternatif. Meski demikian, skema tersebut juga tidak lepas dari kendala pendanaan. Mukhlis mengatakan biaya jasa pengajar umumnya bersumber dari dana komite sekolah karena penggunaan Dana BOS memiliki persyaratan yang cukup ketat.

Menurutnya, guru yang dibiayai melalui Dana BOS harus memenuhi sejumlah ketentuan, salah satunya memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Kalau menggunakan BOS agak rumit karena harus punya NUPTK. Padahal guru yang baru mengajar tidak mudah langsung mendapatkan NUPTK,” katanya.

Di sisi lain, kemampuan komite sekolah di Banjarmasin untuk membantu pembiayaan juga dinilai belum merata.

“Yang paling mudah memang melalui dana komite. Tapi kenyataannya, komite sekolah di Banjarmasin rata-rata belum cukup kuat untuk mendukung kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Ia berharap ada solusi jangka panjang dari pemerintah agar kekurangan guru dapat segera teratasi, terutama pada mata pelajaran yang hingga kini masih sulit dipenuhi seperti Pendidikan Jasmani, Bimbingan Konseling (BK), Bahasa Inggris, Biologi, hingga Sejarah.

(banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)