TRIBUNTRENDS.COM - Isu dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun yang disorot anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendapat tanggapan dari Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.
Dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), Ferry menegaskan dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut karena bukan menjadi kewenangan kementerian yang dipimpinnya.
"Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini pengadaannya bukan di kami Pak," kata Ferry dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Di sisi lain, Ferry menyambut baik dorongan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih terbuka melalui sistem pemantauan yang dapat diakses publik.
Menurutnya, Kementerian Koperasi saat ini sedang mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan program.
Melalui platform tersebut, masyarakat nantinya dapat mengikuti seluruh tahapan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan di lapangan.
Baca juga: Untung KDMP Cuma Rp 78 Ribu, Modalnya RP 3 M, Polisi PDIP Soroti, Menkop RI: Memang Ada Perbedaan
"Nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboard-nya bisa diakses siapapun untuk melihat termasuk juga proses perencanaan, pengadaan sampai juga dengan implementasi programnya," ujar Ferry.
Tak hanya menyoroti aspek transparansi, Ferry juga mengungkapkan arah pengembangan strategis Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
Ia menjelaskan bahwa koperasi desa akan diposisikan sebagai pangkalan atau agen resmi dalam penyaluran berbagai barang bersubsidi dari pemerintah.
Komoditas yang direncanakan didistribusikan melalui koperasi tersebut antara lain LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Beras SPHP, hingga minyak goreng kemasan pemerintah, Minyakita.
Ferry menambahkan, penyaluran pupuk bersubsidi telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Dengan regulasi tersebut, koperasi desa nantinya dapat menjalin koordinasi langsung dengan PT Pupuk Indonesia sebagai produsen untuk mendukung kelancaran distribusi kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mufti Anam, mempertanyakan kebenaran isu mengenai pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan total anggaran mencapai Rp 1,8 triliun.
Program tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sarana untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mufti mengaku telah mencoba mencari informasi resmi dari pemerintah maupun pihak terkait mengenai isu ini namun belum mendapatkan jawaban yang pasti.
"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya Rp 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," kata Mufti dalam rapat, Rabu.
Baca juga: Maling Bobol Gudang Proyek KDMP Gunungkidul Yogyakarta, Alat Pertukangan Raib, Masih Diselidiki
Ia kemudian menyoroti perbandingan harga satuan kipas angin jika anggaran tersebut benar adanya.
"Saya tadi pagi coba membuka di e-commerce, harga kipas angin, saya tidak ngomong yang tidak terkenal, ngomong yang selama ini dipakai rakyat kita saja, namanya Cosmos. Kipas angin Cosmos di e-commerce, yaitu kipas angin di e-commerce official store-nya milik Cosmos itu harganya Rp 338.000," ujarnya.
"Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi Pak, hanya Rp 300.000-an Pak. Itu kalau beli satuan loh Pak," sambungnya.
Menurut perhitungannya, jika anggaran Rp 1,8 triliun dialokasikan untuk 1,8 juta unit maka harga per unit kipas angin mencapai Rp 1 juta.
Ia menilai angka tersebut sangat jauh dari harga pasar, terlebih jika pemerintah membeli dalam jumlah besar yang seharusnya bisa lebih murah.
Lebih lanjut, Mufti mengkritik adanya kecenderungan Kementerian Koperasi yang dianggap tertutup dalam melakukan proses pengadaan barang.
Ia meminta agar setiap proses pengadaan untuk Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terbuka.
"Karena kita sering kali lihat bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian apa namanya Agrinas Pangan ini sering kali sembunyi-sembunyi dalam apa namanya melakukan pengadaan begitu," tegas Mufti.
Kopdes Merah Putih merupakan program pemerintahan Prabowo yang diinisiasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menekan inflasi.
Koperasi berbasis gotong royong ini beranggotakan warga setempat dan berfungsi sebagai mesin bisnis desa untuk menyalurkan barang bersubsidi, menyediakan kebutuhan pokok, serta menyerap hasil panen warg
Koperasi ini beroperasi di tingkat desa atau kelurahan, di mana pengurus dan anggotanya adalah warga yang berdomisili di wilayah tersebut (dibuktikan dengan KTP).
Beberapa waktu lalu pengadaan mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih ikut dipertanyakan karena nilainya triliunan rupiah.
(TribunTrends/Tribunnews/Fersianus Waku)
