Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan
POS-KUPANG.COM, KUPANG – Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tunjangan Guru ASN Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai Rp1,37 triliun.
Dana tersebut telah diterima oleh 63.079 guru ASN di seluruh kabupaten dan kota di NTT sebagai bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT per 15 Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 49,98 persen dari total pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp2,73 triliun.
Penyaluran dilakukan melalui enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah NTT dengan sistem transfer langsung ke rekening masing-masing guru penerima.
Baca juga: Pempus Potong Dana Transfer Daerah, Bupati Sumba Barat Daya Fokus Program Prioritas
Dari sisi kinerja daerah, Kabupaten Alor menjadi daerah dengan persentase penyaluran tertinggi. Sebanyak Rp54,57 miliar atau 54,97 persen dari pagu telah disalurkan kepada 2.033 guru.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Lembata dengan realisasi Rp31,92 miliar atau 52,81 persen kepada 1.328 guru, disusul Kabupaten Sikka yang telah menyalurkan Rp65,05 miliar atau 52 persen kepada 2.394 guru.
Secara keseluruhan, penyaluran tunjangan guru ASN daerah terdiri atas tiga jenis bantuan.
Pertama, Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi TPG mencapai Rp1,22 triliun atau 48,84 persen dari alokasi Rp2,50 triliun.
Dana tersebut telah diterima oleh 56.047 guru bersertifikasi, dengan penerima terbanyak berasal dari satuan pendidikan di bawah Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 12.100 guru.
Kedua, Tunjangan Khusus Guru yang diberikan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil. Penyalurannya telah mencapai Rp141,82 miliar atau 62,62 persen dari alokasi Rp226,47 miliar dan diterima oleh 6.306 guru.
Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi daerah dengan jumlah penerima terbanyak untuk kategori ini, yakni 602 guru.
Ketiga, Tambahan Penghasilan Guru yang diperuntukkan bagi guru ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik. Hingga kini telah disalurkan Rp1,48 miliar atau 42,42 persen dari pagu Rp3,50 miliar kepada 726 guru.
Kabupaten Sumba Timur menjadi daerah dengan jumlah penerima terbesar pada kategori ini, yaitu sebanyak 95 guru.
Meski realisasi penyaluran menunjukkan tren positif, Kanwil DJPb NTT mencatat masih terdapat sejumlah retur atau pengembalian dana akibat rekening penerima yang tidak valid, tidak aktif, maupun kendala administrasi lainnya.
Pada penyaluran Tunjangan Profesi Guru tercatat sebanyak 412 retur, dengan Kabupaten Kupang menjadi daerah terbanyak yakni 97 retur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 387 retur telah berhasil diproses ulang dan disalurkan kembali kepada guru yang berhak.
Sementara itu, pada penyaluran Tunjangan Khusus Guru terdapat 82 retur, dengan 81 di antaranya telah berhasil diselesaikan.
Sedangkan pada Tambahan Penghasilan Guru tercatat 52 retur dan seluruhnya telah berhasil ditangani melalui proses perbaikan data dan penyaluran ulang.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan, meminta Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota meningkatkan ketelitian dalam melakukan verifikasi data penerima.
"Validasi rekening penerima dapat dilakukan melalui pengecekan rekening koran atau fotokopi buku tabungan, verifikasi melalui aplikasi mobile banking, serta konfirmasi langsung kepada pihak perbankan guna memastikan data penerima selalu mutakhir dan valid," ujar Adi Setiawan dalam keterangan yang diterima POS-KUPANG.COM, Rabu (15/7/2026).
Adi menegaskan penyaluran tunjangan guru bukan sekadar merealisasikan anggaran, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan penghargaan atas dedikasi para pendidik.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan hak-hak guru terpenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran agar para pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan semangat dan fokus mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam menyelesaikan setiap kendala penyaluran sehingga tidak ada guru yang terabaikan dalam menerima haknya. (uan)
