BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap diminati di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang menghadapi ketidakpastian global, harga bahan pokok tinggi, hingga lonjakan harga energi.
Hal ini tercermin dari realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya Banjarmasin berada di atas 90 persen.
Mengacu pada data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kalsel mendominasi penyaluran di tingkat regional, disusul dengan tingginya angka keterhunian rumah subsidi di Kota Banjarmasin.
"Hingga pertengahan tahun, tingkat keterhunian rumah FLPP di Kota Banjarmasin mencapai 92,86 persen," jelas Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari, di sela kegiatan Audiensi Pemantauan dan Evaluasi Keterhunian Rumah FLPP di Banjarmasin, Kamis (16/7/2026).
Dipaparkannya, secara nasional, hingga pertengahan tahun ini tercatat sebanyak 101.978 masyarakat di seluruh Indonesia telah menerima manfaat FLPP.
Jika diasumsikan satu keluarga terdiri dari empat orang, program ini telah menyentuh dan memberikan hunian layak bagi lebih dari 400.000 jiwa.
Dari total capaian nasional tersebut, Provinsi Kalsel memberikan kontribusi yang signifikan. Jumlah penerima manfaat FLPP di Kalsel mencapai 4.293 masyarakat.
"Kalsel menempati posisi 1 di Regional Kalimantan sebagai provinsi jumlah penerima manfaat FLPP terbanyak. Dan peringkat 7 secara nasional dari seluruh provinsi di Indonesia," paparnya.
Baca juga: Wali Kota Lisa Halaby Resmi Tetapkan Siaga Keadaan Darurat Karhutla di Banjarbaru
Keberhasilan program FLPP di Banjarmasin, menurit Nauval didukung ekosistem kemitraan yang sangat aktif, baik dari sisi pengembang (developer) maupun perbankan.
Terdapat 72 pengembang yang aktif membangun perumahan FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Lalu, ada enam asosiasi perumahan lokal atau dari total 22 asosiasi di tingkat nasional.
Sementara untuk pembiayaan didukung oleh sembilan bank di Banjarmasin atau bagian dari 43 bank mitra nasional BP Tapera, yang mencakup bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga bank swasta.
"Sampai saat ini yotal realisasi pembiayaan perumahan yang tercatat di Kota Banjarmasin telah mencapai 777 unit rumah," urainya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR menyampaikan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan para pengembang perumahan serta perbankan dalam menyukseskan program FLPP.
Menurutnya, program FLPP dan para pengembang perumahan harus mampu memprioritaskan masyarakat yang saat ini masih tinggal di kawasan bantaran sungai agar dapat memiliki hunian yang lebih layak dan tertata.
Banjarmasin ini Kota Seribu Sungai, jalurnya banyak sekali. Aturan sempadan sungai harus diperhatikan. Jangan sampai bangunan didirikan terlalu mepet dengan sungai, karena pemerintah akan kesulitan melakukan normalisasi" tegasnya.
Di sisi lain, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendesak Pemko Banjarmasin memangkas birokrasi perizinan dan perpajakan demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Ketua Apersi Kalsel, Hj Wahidah Mukhtar menyoroti implementasi insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 persen untuk rumah subsidi.
Meski regulasi dari pusat sudah jelas, proses verifikasi di tingkat daerah dinilai sangat lambat dan memakan waktu hingga 5 sampai 6 bulan.
"Kami berharap Pemko memberikan kemudahan. Dengan adanya SKB 3 Menteri, sebaiknya langsung dijalankan tanpa perlu menambah persyaratan-persyaratan baru," ujar Wahidah.
Sekretaris Apersi, M Fikri menambahkan lamanya proses verifikasi ini menjadi batu sandungan dalam mengejar target pembangunan.
Developer berharap seluruh proses perizinan bisa selesai maksimal dalam waktu 3 bulan, sebagaimana yang pernah berjalan sebelumnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)
