TRIBUNTRENDS.COM - Rencana pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan setelah nilai anggarannya disebut mencapai Rp1,8 triliun.
Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja antara Kementerian Koperasi dan Komisi VI DPR RI.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan transparansi proses pengadaan tersebut.
Menurutnya, hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan maupun spesifikasi kipas angin yang akan dibeli.
Mufti mengaku telah berupaya mencari informasi dari berbagai pihak, namun belum memperoleh jawaban yang jelas.
Ia bahkan menyebut pihak-pihak terkait enggan memberikan keterangan mengenai proyek tersebut.
Untuk membandingkan harga, Mufti mengaku menelusuri harga kipas angin di sejumlah platform e-commerce.
Berdasarkan temuannya, kipas angin merek yang umum digunakan masyarakat dijual dengan harga sekitar Rp300 ribuan, bahkan ada yang lebih murah di beberapa marketplace.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan anggaran pengadaan yang mencapai Rp1,8 triliun.
Polemik ini pun mendorong DPR meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Baca juga: YLBHI Sebut KDMP Terkesan Bukan Koperasi, Desak Evaluasi: Kami Menilai Bahwa Program Ini Dipaksakan
"Kami coba mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi apapun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak terkait, tidak berani jawab," katanya.
Ia sampai mencari tahu sendiri harga kipas angin di toko online atau ecommerce.
Harga kipas angin merek Cosmos hanya berkisar Rp 300 ribuan,
"Saya tadi pagi coba membuka di ecommerce harga kipas angin, ngomong yang selama in dipakai rakyat kita aja, namanya Cosmos, di official store itu harganya Rp 338 ribu," katanya.
Bahkan di Shopee dan Tokopedia, harga unit serupa justru lebih murah.
"Kalau di Shopee, Tokopedia harganya lebih murah lagi, hanya Rp 300 ribuan. Itu kalau beli satuan, artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah 1,8 juta pastinya akan lebih murah," katanya.
Baca juga: Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Mahfud MD Desak Usut: Militer Digunakan Kalau Perang
Menurut Mufti, kipas angin dengan harga Rp 300 ribu itu sudah memiliki spesifikasi bagus sampai anginnya bisa menghempas tikus.
"Itu kipas angin yang khusus standing lho, yang hempasan anginnya bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP," katanya.
Ia langsung mencecar Menteri Koperasi Ferry Julianto perihal kebenaran pengadaan kipas angin Rp 1,8 triliun tersebut.
"Kalau memang pengadaan ini betul, itu kipas anginnya merek apa, spesifikasinya apa, dan dibelinya dimana ?" tanya Mufti.
Menteri Koperasi Ferry Julianto justru mengaku tidak mengetahui perihal pengadaan kipas angin untuk KDMP.
"Soal kipas angin, ini saya gak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami," katanya.
Meski begitu, Ferry mengatakan kipas angin yang direncanakan merupakan model Imatsu MDF.
Baca juga: YLBHI Sebut KDMP Terkesan Bukan Koperasi, Desak Evaluasi: Kami Menilai Bahwa Program Ini Dipaksakan
Harga satu unit kipas di Shopee sekitar Rp 11 juta.
"Rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model Imatsu MDF harganya di Shopee ini 11.464.000. Tapi itu saya gak tahu persis," katanya.
Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan) Merah Putih adalah program pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menargetkan puluhan ribu unit koperasi di seluruh Indonesia.
Setiap koperasi berfungsi sebagai pusat ekonomi desa yang multifungsi meliputi gerai sembako, klinik desa, dan fasilitas distribusi barang bersubsidi.
Pendanaan Kopdes Merah Putih bersumber dari pinjaman produktif perbankan (seperti Himbara) yang didukung oleh pemerintah melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN.
Berikut adalah beberapa elemen penting dari program ini :
Fasilitas Desa:
Setiap unit biasanya mencakup gerai kebutuhan pokok, klinik atau apotek, gudang pupuk, hingga distribusi gas subsidi untuk menekan harga dan memotong rantai pasokan.
Keanggotaan:
Koperasi ini beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan setempat, dengan kepala desa/lurah yang bertindak sebagai pengawas.
Target Ekonomi:
Diharapkan dapat menjadi offtaker (penampung) hasil produksi masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, dan menekan inflasi serta kemiskinan ekstrem.
(TribunTrends/TribunnewsBogor.com)
